JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistis (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak covid-19 mencapai 29,12 juta orang pada Agustus 2020. Dengan porsi 14,28% dari penduduk usia kerja (PUK).
Masih berdasarkan data BPS, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, ini memyebutkan, jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 mencapai 2,56 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menjelaskan adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa.
Masih menurut data BPS, selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan tekstil dan produk tekstik (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41%); Bali (4,06%); Kepri (2,84%); Banten (2,53%); Jabar (2,42%); Jateng (2,04%); dan Jatim (2,02%). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84%.
“Data BPS juga menegaskan selama Covid-19 berlangsung, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19% naik dari 9,22% pada tahun sebelumnya,” kata Anis, Kamis (26/8/2021) saat berbicara pada acara OBRAS, Obrolan Awal Semester Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi.
Dalam OBRAS yang diselenggarakan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, itu Anis memaparkan topik mengenai Pandemi Covid 19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi.
Anis melanjutkan, jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019. Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14%.
Penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa atau 13,2%. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa atau 7,88%. Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1% sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89%.
Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi di atas, Anis menegaskan alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai. Namun kinerja pemerintah belum optimal. Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun.
Jumlah ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi 388,12 triliun. Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan social sebesar Rp153,86 trilyun, Kesehatan Rp193,93 trilyun, insentif usaha Rp62,83 trilyun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 trilyun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 trilyun.
Anis menegaskan menghadapi kondisi ekonomi yang sulit ini, nilai-nilai kebersamaan sangat penting terutama di masa pandemi. Ia menegaskan salah satu konsep yang cocok untuk diterapkan dalam masa pandemi adalah konsep ekonomi Islam.
“Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemic. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi,“ katanya.
Selain Anis, hadir sebagai pembicara dalam acara ini yaitu Dr. Irwan Santosa, SH, S.Pn, M.Kn dan Harliansyah, S.Si, M.Pi, PhD. Acara ini dibuka oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi. (tety)