“Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memiliki kapasitas untuk menjadi acuan paradigma pembangunan nasional,” lanjut Pontjo.
Segala idealitas wawasan Pancasila itu baru bisa memperoleh kepenuhan artinya bila mampu diwujudkan dalam realitas kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Untuk itu, Pancasila sebagai dasar filosofi negara (Philosophische Grondslag) menghendaki pemenuhan tiga dimensi filsafat (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang bertaut dengan tiga dimensi ideologi (keyakinan, pengetahuan, dan tindakan).
Dalam kaitan itu, Pancasila, kata Pontjo, seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan-ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis.
Perwujudan Pancasila sebagai paradigma epistemik Pembangunan Nasional pada gilirannya memelukan prasyarat kecerdasan, pemahaman dan pengkajian yang mendalam.
Proses objektivikasi Pancasila memerlukan berbagai kerangka teori pengetahuan sebagai turunan dari epistemologi Pancasila.
Untuk memperkaya khasanah pengetahuan teoritik itu bisa dilakukan dengan melakukan kerja penelitian secara berkesinambungan.
Yaitu dengan memadukan riset lapangan dan riset literatur komparatif— dengan menelaah berbagai karya ilmiah dari sumber mana pun dan disiplin ilmu apa pun yang senafas dan dapat memperkuat epistemologi Pancasila.
