JAKARTA (Pos Sore) — Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim, menyampaikan lembaga yang dipimpinnya kini telah menggenapkan standar akreditasi skema Uni Emirat Arab (UEA).
Berdasarkan tindak lanjut hasil rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada 24 April 2019, diputuskan LPPOM MUI berhak mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016 dari lembaga akreditasi tersebut.
“Dengan diperolehnya akreditasi penambahan, maka LPPOM MUI berhak menggunakan simbol akreditasi atau pernyataan akreditasi oleh KAN di ruang lingkup RPH dan sesuai dengan skema standar UEA,” katanya, di Jakarta, Senin (27/5).
Dikatakan, ruang lingkup akreditasi kategori RPH untuk LPPOM MUI semakin melengkapi ruang lingkup akreditasi yang diberikan oleh KAN sebelumnya. Akreditasi SNI ISO IEC 17065:2012 sebagai Lembaga Sertifikasi Halal kepada LPPOM MUI diberikan pada 2018.
“Ini berarti LPPOM MUI memiliki ruang lingkup tambahan yakni RPH, dan memiliki total ruang lingkup akreditasi sebanyak 15 kategori berdasarkan standar UAE 2055:2-2016,” sebutnya.
Sertifikat ISO 17065 merupakan penilaian kesesuaian persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi produk, barang, dan jasa untuk menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten. Standar tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.
Sebelumnya yakni pada 2016, laboratorium halal LPPOM MUI telah memperoleh sertifikasi Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 meliputi pengujian Deteksi Porcine DNA menggunakan Real-Time PCR dengan ruang lingkup Daging dan Produk Olahannya, Bahan Sediaan Obat/Farmasi, dan Bumbu dengan nomor akreditasi LP-1040-IDN.
Urgensinya bagi LPPOM MUI agar dapat menjalankan lembaga sertifikasi sesuai standar dunia dan keberterimaan produk yang disertifikasi LPPOM MUI oleh masyarakat di negara-negara yang mengacu standar yang sama, contohnya UEA.
“Dengan semakin lengkapnya akreditasi KAN skema UEA, maka produk nasional Indonesia bisa lebih mudah menembus pasar halal dunia, khususnya UEA sebagai halal hub di kawasan Timur Tengah,” tegasnya. (tety)