JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Kesehatan menegaskan pada 2019 pemberian imunisasi dasar pada anak akan menjadi 13 jenis. Ini berarti bertambah 5 jenis imunisasi dari yang saat ini 8 jenis.
“Ini guna memberikan perlindungan kesehatan terhadap anak-anak. Imunisasi diyakini sangat efektif dan efisien dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang sebetulnya dapat dicegah dengan imunisasi,” kata Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh, di Jakarta, Senin (20/4).
Ia mengatakan hal itu terkait Pekan Imunisasi Dunia (PID) yang pelaksanaannya pada minggu ke-4 April. Di Indonesia, puncak Pekan Imunisasi Nasional bertema ‘Bersama Wujudkan Cakupan Imunisasi yang Tinggi dan Merata’, pada 26 April 2015, di Monas, Jakarta.
Selama sepekan pelaksanaan imunisasi (24-30 April), Subuh menekankan, hari libur pelayanan imunisasi tetap buka. Akan ada swipping jika terjadi loss out atau drop out jumlah target imunisasi.
Ia melanjutkan, 8 imunisasi dasar yang selama ini diberikan pada anak, yaitu polio, campak, hepatitis B, tetanus, pertusis (batuk rejan), difteri, pneumonia, dan meningitis. Sementara 5 imunisasi dasar yang akan ditambahkan yakni rubella, pneumokokus, rotavirus, japanese encephalitis, serta inactivated polio vaccine (IPV).
Dikatakan, penambahan jumlah imunisasi itu terkait dengan semakin banyaknya penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lima jenis penyakit yang dikaitkan dengan lima jenis imunisasi itu, dinilainya masih belum tertuntaskan, yang masih mengancam anak-anak Indonesia
“Untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari semakin banyaknya penyakit yang ada, saya kira memang sudah saatnya melakukan hal itu. Kalau dulu 5 jadi 8, bertambah 3 antigen, sekarang jadi 13, bertambah 5 antigen, yang mulai diterapkan pada 2019,” tambahnya.
Penambahan jumlah imunisasi itu juga karena negara-negara lain cakupan imunisasinya sebanyak 13 antigen. Amerika Serikat saja 15 antigen. Pemberian imunisasi ini sejalan dengan UUD 45, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesehatan.
“Karenanya, perlu pergerakan masyarakat untuk mau dan mampu menjangkau pelayanan imunisasi. Harus disadari imunisasi sangat efisien dan efektif dalam penanggulangan kematian akibat penyakit,” ujarnya.
Cacar, misalnya, butuh waktu 17 tahun agar Indonesia benar-bebar bebas cacar setelah dilakukan imunisasi cacar pertama kali pada 1957. Begitu pula dengan polio yang sejak 2006 tidak ditemui lagi kasus polio (tahapan eradikasi polio) dan pada 27 Maret 2014 mendapatkan Sertifikasi Bebas Polio.
“Tahun 2014, cakupan imunisasi kita sudah di atas 86 persen. Meski beberapa daerah masih ada cakupan imunisasinya masih rendah, namun secara nasional sudah memenuhi target. Kita targetkan sampai tahun 2019 cakupan imunisasi dasar di setiap desanya bisa mencapai di atas 90 persen,” harapnya.
Letak geografis Indonesia yang sulit dijangkau, masih banyak warga yang tinggal di bukit-bukit, memang diakuinya menjadi hambatan.
“Namun, bagaimana usaha kita meningkatkan coverage, termasuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, isu halal haram, dan isu efek samping imunisasi,” tegasnya. (tety)