JAKARTA (Pos Sore) — Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahap ke-2 akan diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo, pada akhir April ini. Peluncuran 3 ‘Kartu Sakti’ itu dilakukan secara serentak di 12 kabupaten/kota pada 9 provinsi.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PM), Puan Maharani, mengatakan, ada sejumlah penambahan dari jumlah masing-masing penerima ketiga jenis itu. KIS akan diterima oleh 86,4 juta rakyat Indonesia, KIP akan diterima oleh 20 juta rakyat Indonesia, dan KKS akan diterima oleh 830 ribu peserta. Jadi ada penambahan yang sudah memang dicoba untuk ditingkatkan, sesuai dengan hasil koordinasi semua lembaga terkait.
“Kalau di KKS nambahnya itu sekitar 834 ribu, KIP tambah 2 juta lebih, begitu juga kartu KIS dari 86 juta nambah 2 juta jadi 88 juta. Jadi penambahannya di setiap kartu itu berbeda-beda,” kata Puan Maharani, usai Rakor Kesra persiapan peluncuran KIS, KIP, dan KKS, di Jakarta, Senin (20/4), yang dihadiri Menteri Sosial, Khofifah Indarparawangsa, Menteri Agama, Lutfi Hakim, dan Kepala Badan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan, DR. Fachmi Idris.
Sosialisasi berkaitan dengan launching ketiga kartu tersebut akan dilakukan mulai minggu ini, sampai akhir bulan. Puan berharap, pasca-pelaksanaan hal tersebut jangan sampai ada gangguan bersifat teknis, yang tidak bisa diselesaikan oleh kementerian dan lembaga-lembaga terkait.
“Saya menekankan hal-hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan semua masalah teknis di lapangan, kemudian bisa diperbaiki, khususnya berkaitan masalah data. Siapa saja penerimanya agar bisa menerima sesuai target, kemudian masalah teknis mengenai kapan penerimaan itu bisa dicairkan atau dipergunakan manfaatnya,” tandasnya.
Peluncuran di 9 provinsi itu, kata Puan, memang telah dipilih oleh kementerian-kementerian terkait untuk direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. Provinsi mana yang akan dipilih Presiden untuk dihadiri, Puan mengaku belum mengetahui. Peluncuran kartu itu pun tidak akan dilaksanakan di kantor pos, melainkan di kampung-kampung.
“Ke-9 provinsi 12 kabupaten kota itu mencakup antara lain DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Papua Barat, dan lain sebagainya. Ini yang masih akan dikoordinasikan, kira-kira Pak Presiden mau memilih di wilayah mana yang kita rekomendasikan,” katanya. (tety)