JAKARTA (Pos Sore) — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, memberikan sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Menko PMK menyatakan sangat mendukung Rakornas verifikasi dan validasi data kemiskinan ini karena sangat penting dan strategis.
“Penting karena verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan yang pemerintah laksanakan ke depannya. Sedangkan dikatakan strategis karena efektifitas program sangat ditentukan oleh seberapa tepat kita mencapai target yang kita tentukan,” katanya, di Jakarta, Selasa (14/4).
Dikatakan, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah juga telah menargetkan kemiskinan berkurang 7-11 persen dalam waktu lima tahun. Target pengurangan ini menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah di dalam RPJMN telah bertekad untuk menyempurnakan konsep, metode dan indikator dalam mengukur kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan akan menjadi lebih tepat sasaran dan memastikan pemenuhan hak kelompok masyarakat agar dapat menjadi subyek pembangunan nasional.
“Karenanya, harus ada kata sepakat bahwa data yang digunakan dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan evaluasi pembangunan menggunakan satu data, sehingga dapat diukur dengan jelas berbagai capaian pembangunan yang telah dicapai,” tegasnya.
Menko PMK juga menekankan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam menentukan dan menetapkan data kemiskinan. Agar data kemiskinan yang ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terjadi perbedaan maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah menetapkan bersama data kemiskinan yang digunakan untuk perencanaan program dan kegiatan. (tety)