JAKARTA (Pos Sore) — Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, menyakini peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) sebagai salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakan sektor riil di masyarakat.
Keyakinannya itu didasari pada perkembangan KJKS sangat signifikan. Secara nasional aset BMT di tahun ini dalam hitungannya sudah mencapai Rp4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun.
“Saat ini saja sudah ada BMT yang menargetkan aset di akhir tahun ini mencapai Rp2 triliun, yaitu BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Dalam RAT 2014 saja mencapai aset Rp 1,4 triliun,” katanya, kemarin, di Jakarta.
Dari perkembangan itu, peran BMT juga menjadi aternatif financial inclusion saat masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan.
Keberadaan BMT di Indonesia yang tumbuh bak jamur di musim hujan ini, dinilainya, tak lepas dari peran dari berbagai pihak khususnya regulator, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Untuk mengembangkan BMT ini mereka banyak tergabung dalam beberapa asosiasi seperti Perhimpunan BMT, Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT, Induk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Tanwil Muhammadiyah dan lain-lain.
“Asosiasi-asosiasi tersebut yang selama ini membina dan mengembangkan BMT yang sangat besar,” katanya.
Tak heran, jika ada BMT-BMT lain yang terus merangkak naik yang asetnya hampir mencapai Rp1 triliun. Sebut saja BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta.
Besarnya aset BMT tersebut, tidak lepas dari peran BMT yang mampu mengelola koperasi dengan profesional dan modern. Mereka sudah banyak yang menggunakan teknologi canggih seperti yang dimiliki perbankan (ATM, internet banking, mobile banking). Dengan adanya fasilitas pelayanan tersebut sekaligus akan menambah rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah.
Namun, tak semua BMT di Indonesia bernasib bagus. Kendala-kendala klasik dalam pengembangan BMT masih ada saat ini, seperti kualitas sumber daya insani (SDI), teknologi, inovasi produk, pemasaran, pembiayaan dan regulasi.
“Karenanya, Kemenkop dan UKM terus membina dan memberikan pengawasan terhadap mereka. Semua itu, tugas kita bersama agar BMT berkuaitas dan mampu mengimplementasikan konsep ekonomi syariah secara sempurna,” tandasnya. (tety)