JAKARTA (Pos Sore) — Kementrian Koperasi dan UKM terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Terlebih pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean sebentar lagi diterapkan.
“Kami ingin koperasi dan UMKM naik kelas, tidak hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya,” kata Menkop UKM AAGN Puspayoga, saat meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan kartu Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (19/3).
Ada beberapa program strategis yang sudah diluncurkan untuk mewujudkan hal itu. Pertama, ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) dipermudah hanya sampai tingkat kecamatan saja.
“Legalitas usaha menjadi prioritas kami bagi usaha mikro dan kecil agar dapat berkembang. Termasuk legalitas untuk mendapatkan akses permodalan di perbankan,” katanya.
Kedua, pengurusan hak cipta produk UMKM tidak lagi berbelit-belit dan mahal. Melainkan cukup satu jam saja dan gratis. Menurutnya, hak cipta itu penting untuk melindungi produk perajin UMKM kita agar tidak dicuri pihak luar bila sedang berpameran di luar negeri.
”Ketiga adalah pengurusan ijin koperasi dipermudah melalui akte notaris secara gratis. Jadi, saya berharap, para pelaku UMKM di Sragen sebaiknya segera bergabung ke dalam koperasi atau membentuk koperasi. Ijin badan usaha koperasi bisa dicatatkan di akte notaris, dan itu gratis alias tidak dipungut biaya,” jelas menkop yang dalam kesempatan itu juga melaunching hak cipta produk unggulan Kabupaten Sragen, yaitu batik dan Wayang Beber.
Sedangkan terkait dengan kewirausahaan, Puspayoga menegaskan Indonesia masih banyak membutuhkan dorongan untuk memacu pertumbuhan wirausaha baru. Saat ini jumlah wirausaha Indonesia baru sekitar 3,87 juta wirausaha atau sekitar 1,65 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa.
Persaingan antar pelaku ekonomi di kancah MEA akan semakin ketat. Karenanya penting saling bekerjasama untuk mempersiapkan SDM, terutama kalangan generasi muda, agar menjadi wirausaha yang handal. Beberapa program strategis itu, kata Menkop, kebutuhan masyarakat koperasi dan UMKM yang realistis.
“Yang kita penuhi itu apa yang dibutuhkan rakyat, bukan apa yang diinginkan rakyat. Di setiap kunjungan saya ke daerah, itulah kebutuhan UMKM yang realistis yang bisa kita berikan. Tujuannya, untuk memajukan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia,” tukas Puspayoga seraya menyebutkan itu semua hasil sinergi dengan kementerian lain, seperti Kementrian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagainya.
Bupati Sragen, Agus Fathurrahman, mengapresiasi langkah Kemenkop yang memudahkan usaha mikro dan kecil mendapat ijin usaha atau Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui Bank BRI. “Dengan kemudahan ini kami yakin bahwa usaha mikro dan kecil serta koperasi di Kabupaten Sragen akan berkembang lebih pesat lagi,” katanya.
Selain itu, kata Bupati Sragen, untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil juga pihaknya sudah membuat klinik konsultasi usaha khusus untuk koperasi dan UMKM di Sragen. Dengan adanya klinik tersebut, kami dapat mengetahui segala kendala dan rencana mereka ke depan, dan segera dicarikan solusinya.
Pihaknya juga berharap rencana Kemenkop UKM untuk mengembalikan distribusi pupuk bersubsidi ke Koperasi Unit Desa (KUD) dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap, peran KUD dapat dikembalikan ke masa keemasan dulu. Dan itu dapat terwujud, bukan sebatas himbauan. Kalau itu bisa terwujud, maka saya yakin Menkop UKM Puspayoga akan dikenang sebagai Pahlawan bagi KUD di seluruh Indonesia,” tandasnya. (tety)