JAKARTA (Pos Sore) — Diploma Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) menggelar Seminar Pajak & Bisnis 2015 bertema ‘Iklim Investasi Dunia Bisnis dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah’.
Diadakannya seminar ini karena STIAMI memiliki Program Studi Perpajakan dan Bisnis dengan Jurusan Perpajakan Retribusi Daerah. Retribusi daerah ini sendiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, saat memberikan keynote speech pada seminar itu, mengatakan, pendapatan asli daerah juga sumbernya bisa diperoleh dari dunia usaha, seperti pengalaman yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.
“Dengan tumbuhnya dunia usaha secara tidak langsung memberikan stimulus dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan sebagainya,” katanya dalam seminar yang dimoderatori Dr. M. Agus Chalik, SE, MM, di Jakarta, Sabtu (28/2).
Agar dunia usaha tumbuh kondusif serta meningkatkan kepastian usaha dan rasa aman, menurutnya, perlu ditunjang dengan berbagai fasilitas. Salah satunya kehadiran sektor perbankan.
“Munculnya bank dari BUMN maupun swasta di kota tangerang selatan diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif,” ujarnya.
Selain itu, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dunia usaha di kota Tangerang Selatan. Kehadiran teknologi diyakini lebih memudahkan berbagai pihak mengakses informasi satu perusahaan seperti company profile.
Sementara itu, Indri Sari, Kepala Bidang Pajak Kotamadya Tangerang Selatan, menambahkan, diperlukan strategi terintegrasi dalam menciptakan iklim investasi bisnis yang kondusif untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah berbasis kearifan lokal sehingga posisinya terhadap total penerimaan daerah meningkat.
“Peraturan perpajakan atas bisnis dalam jaringan (daring) mendesak untuk segera dirumuskan dan diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah,” katanya.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan otonomi daerah perlu segera dirumuskan dari sudut pandang kemandirian ekonomi sehingga muncul model pemerintah daerah yang sukses dalam pengelolaan otonomi daerah. (tety)