JAKARTA (Pos Sore) — Tahun ini program Raskin (beras untuk masyarakat miskin) kembali digulirkan dengan sejumlah catatan. Terutama menyangkut masalah distribusi hingga ke titik end user atau masyarakat miskin. Demi menyempurnakan program Raskin ini, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan melalui Semiloka Nasional ‘Inisiasi Daerah untuk Alternatif Program Raskin’, pada 11-12 Februari 2015.
Dalam semiloka itu, terungkap, Program Bantuan Pangan Beras untuk Rakyat Miskin menggunakan beras petani daerah atau RASDA dinilai terbukti lebih tepat dalam jumlah, beras lebih berkualitas, dan lebih efektif dalam hal waktu. Program RASDA sendiri adalah modifikasi program Raskin yang ikut mendorong perekonomian daerah melalui Gapoktan di 9 kabupaten di Indonesia.
“Ini berdasarkan keputusan Bappenas, yang selama 2 tahun mencari model yang tepat dalam pendistribusian raskin. Yang diharapkan dapat meningkatkan produksi beras masyarakat setempat, pemerintah membeli beras dengan harga yang layak dan proporsonal atau harga keekonomian, bukan keuntungan sepihak,” tandas Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Chazali Situmorang, di gedung Kemenko PMK, Rabu (11/2).
Chazali yang juga Ketua Pelaksana Tim Koordinator Raskin Pusat, menandaskan, meski program Raskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.8 triliun ini menggunakan beras lokal, peran Bulog tetap masih dibutuhan, sebagai simbol NKRI. Apapun itu harga beras di seluruh daerah harus sama, tinggal bagaimana memperbaiki sistem dan mekanismenya.
“Beras ini penting karena komponen tertinggi untuk pengeluaran sehari-hari. Hampir 30% pengeluaran untuk beras. Bagi sebagian rakyat beras sangat dibutuhkan, tapi mekanisme penyalurannya masih perlu perbaikan,” katanya.
Program RASDA sendiri diprakarsai oleh InProSuLA, organisasi lokal yang berfokus untuk mendorong mata pencaharian berkelanjutan yang berbasis di Yogyakarta. Bersama Masyarakat Sipil Peduli Pangan Nusantara (MPPN), InProSuLA (Institute for Promoting Suistainable Livelihood Approach) pertama kali memperkenalkan program ini di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.
Hasto Wardoyo, Bupati Kulonprogo yang sudah memulai program RASDA di daerahnya menandaskan, program RASDA ini bukan hanya menjawab kebutuhan pangan masyarakat miskin, namun juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan petani lokal, yang juga bagian dari masyarakat miskin.
Ia mengungkapkan, ketika dikelola pemerintah daerah, program Raskin yang bertransformasi menjadi RASDA berpotensi mengurangi angka kemiskinan, terutama di kalangan petani padi.
“Program RASDA ini memberdayakan petani lokal sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, namun ikut menjadi bagian rantai suplai penyediaan beras,” tambahnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan kajian berbagai lembaga, terungkap, beras yang disuplai dari luar daerah memperkecil peluang pendapatan petani padi lokal. Beras raskin yang dijual kembali oleh masyarakat ke pasaran dibeli dengan harga lebih rendah sehingga memperburuk keadaan petani.
“Kebutuhan pangan, upaya perbaikan anggaran, dan program bantuan pangan harus berjalan sinergi. Di sinilah pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting bagi keberhasilan program,” tegas Sarijo, Direktur InProSuLA.
Ia menambahkan, program RASDA juga menjawab hasil kajian KPK yang pada tahun lalu merekomendasikan perlunya menyusun ulang sistem bantuan pangan secara komprehensif, memperbaiki kebijakan dan mekanisme penghitungan subsidi dengan transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pengawasan.
Keberhasilan program RASDA ini terbukti berhasil mendorong perekonomian di tingkat lokal. Setidaknya dibuktikan di delapan daerah surplus produksi padi seperti kab. Sergei, Sumatera Utara; Kab. Magelang, Kebumen, Brebes, dan Pati, Jawa Tengah; Kab. Ciamis dan Kawarang, Jawa Barat; serta Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat. (tety)