JAKARTA (Pos Sore) – Direktur PT PLN, Murtaqi Syamsuddin, mengungkapkan, untuk membangun pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 megawatt (mw) yang dijanjikan Presiden Joko Widodo, membutuhkan dana mencapai Rp1.000 triliun. Dana sebesar itu memang untuk selama jangka waktu 5 tahun.
“Karenanya kita akan menggandeng pihak swasta. Kita 40 persen, sisanya pihak swasta. Dari 35.000 mw, kita kerjakan 10.000 mw,” katanya, usai Rakor yang membahas pembangunan pembangkit listrik tersebut, di Kantor Kemenko Kemaritiman, gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kemarin malam.
Pembangunan pembangkit listrik ini sendiri diakuinya sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan sejak 2013-2022. Untuk proyek yang sudah berjalan sendiri baru 3.000 mw. Pada 2015 ini pihaknya juga mengulirkan dana sebesar Rp50 triliun untuk membangun instalasi listrik, jaringan transmisi dan distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
“Belanja modal kami tahun ini mencapai Rp50 triliun, itu perlu dana tambahan lagi dan kami akan cari pendanaan lain,” paparnya.
Dikatakan, pembangunan listrik dengan daya yang besar tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak mengalami krisis listrik. Terlebih lagi, beberapa daerah masih banyak yang mengalami kekurangan listrik.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menambahkan, guna mendukung pembangunan power plant 35 ribu Megawatt (mw), pemerintah akan memberikan insentif fiskal untuk industri permesinan.
Pemberian insentif tersebut dimaksudkan agar industri permesinan menjadi bebas pajak untuk beberapa waktu. Namun, Bambang belum mengatakan lebih lanjut berapa lama tax holiday ditetapkan.
“Pemberian insentif juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Di dalam PMK mengatur ketentuan besaran investasi untuk tax holiday, termasuk minimum investasi Rp1 triliun. Bea masuk ditanggung pemerintah,” ka dari komponen turbin,” tambah dia,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian M Saleh Husin, menyebut, industri dalam negeri siap memenuhi pasokan peralatan untuk rencana mega proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw).
“Banyak, seperti kabel, boiler trus panel itu udah full lokal. Itu kita TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk belanja dalam negerinya kira-kira bisa sampai 30 persen,” ujarnya.
Nantinya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) akan disesuaikan dengan proyek-proyek yang terbagi. “Dibangunnya tidak langsung 35 ribu mw, dibangunnya kan kecil-kecil. Kalau yang kapasitas yang 35 mw kira-kira itu bisa sampai 60-70 persen. Dengan demikian kita dorong TKDN nya meningkat,” tukasnya. (tety)