NGAWI (Pos Sore) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berharap para petani desa hutan dapat memberikan kontribusi kedaulatan pangan sejalan dengan upaya pemerintah memenuhi pangan dan energi seoptimal mungkin dari kawasan hutan.
Namun upaya itu bakal terganjal karena ternyata di sejumlah wilayah, petani desa hutan tak bisa optimal menggarap lahannya karena minimnya pupuk.
Hal itu terungkap dari kunjungan kerja Menteri LHK dan Dekan serta pengajar senior Fakultas Kehutanan UGM, Prof Sukotjo, dan Dirut Perhutani Mustoha Iskandar ke Ngawi Jawa Timur, akhir Desember 2014.
“Selama ini petani desa hutan tidak jadi target penerima pupuk bersubsidi, meskipun yang mereka tanam adalah tanaman pangan terutama padi.”
Saat meninjau lokasi penanaman dikawasan hutan produksi dengan sistem tumpang sari kayu jati dan padi sebagai contoh dalam mengelola PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat), diketahui bahwa petani tidak menjadi target penerima pupuk subsidi.
“Selama ini petani desa hutan tidak jadi target penerima pupuk bersubsidi, meskipun yang mereka tanam adalah tanaman pangan terutama padi,” ujar Menteri, beberapa waktu lalu.
Mengetahui hal itu, Menteri LHK langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Petrokimia Gresik sekaligus menyepakati kebijakan pemberian pupuk bersubsidi untuk petani desa hutan.
“Dimulai dengan menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian setempat. Dengan ini diharapkan petani desa hutan bisa mendukung kebutuhan pangan nasional,” kata menteri.
Data Perum Perhutani, rata rata total produksi padi dan jagung dari lahan hutan Perhutani sebanyak 965.000 ton.(fent)