JAKARTA (Pos Sore) –Mantan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN), Abdul Latief Algaff berpendapat rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno bakal menjual Gedung BUMN dan mengangkat orang asing jd Direktur Utama BUMN sangat kontradiktif.Bahkan menginjak kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Jokowi-JK dan platform ekonomi-politik partai berkuasa PDIP, yg mengusung konsep Trisakti.
Ia menilai rencana itu sebagai bentuk kebijakan steriotip kaum neo-liberal.Nantinya akan menimbulkan banyak pertentangan pihak. “Kebijakannya kacau dan harus dihentikan,” tegasnya Minggu, (21/12)
Menurut Latif, eksistensi dan misi BUMN yg merupakan amanat pasal 33 UUD 1945, yang jelas-jelas diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional, “Jika Menteri Rini tidak menghentikan kebijakan yg secara diametral bertentangan dengan spirit konstitusi, bisa saja karyawan BUMN menuntut dia turun tahta” ujar alumnus Jurusan Adiminstrsi Negara FISIPOL ,UGM itu.
Latif menegaskan, seharusnya Menteri BUMN fokus pada penguatan Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan daya saing BUMN menghadapi pasar bebas, membereskan BUMN yang rugi dan bermasalah serta memberdayakan kualitas SDM yg ada, bukan jual aset apa lagi impor CEO.
Menteri Rini seyogyanya bisa belajar dari pengalaman beberapa Menteri BUMN yg berasal dari profesional. Seperti, Tanri Abeng, Laksamana Sukardi, Sofyan Djalil & Dahlan Iskan, dst, dan jangan tiru Menteri BUMN yg suka ngobral aset BUMN, setelah selesai jadi menteri malah berurusan dengan KPK.(fitri)