JAKARTA (Pos Sore) — Presiden menggelar Sidang Kabinet Terbatas yang membahas salah satunya adalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015. Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam sidang kabinet di Kantor Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera merencanakan relokasi masyarakat terkena bencana longsor di Dusun Jemblung, desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
“Presiden perintahkan masyarakat yang terkena bencana 43 KK dan 42 KK, segera dilakukan relokasinya. tentu ini akan meningkatkan juga keinginan masyarakat biasanya mereka tidak mau jauh dari lokasi sebelumnya,” ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, terkait hasil rapat terbatas mengenai mitigasi dan antisipasi bencana hingga Appril 2015, di Jakarta, Rabu (17/12).
Untuk menindaklanjuti perintah presiden, kata kepala BNPB, pihaknya akan. menggandeng pakar geologi untuk mencari tempat relokasi.
“Kemudian untuk dana yang kami memerlukan 80 unit rumah kebutuhan dana Rp 5,8 miliar. Itu termasuk jalan, jembatan, tanggul, drainase, irigasi, normalisasi sungai sejumlah Rp23 miliar,” ujarnya
Syamsul Maarif juga melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014/2015. BNPB bersama kementerian/lembaga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor.
“Ada 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar sedang-tinggi longsor yang tersebar di 274 kab/kota,” tambahnya.
BNPB juga melaporkan penanganan longsor Banjarnegara. Hingga saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari. Sebanyak 1.709 personil dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu.
Presiden pun telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara. Daerah-daerah prioritas lain perlu segera dipasang.
“Masyarakatnya juga perlu memperoleh sosialisasi dan pendidikan bencana agar mampu mengatisipasinya. Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB,” jelasnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kemenristek Dikti, UGM, BPPT, LIPI, Badan Geologi, dan ITS untuk melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat.
“BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, end to end penanggulangan bencana adalah dari manusia ke manusia sehingga seluruh sistem komprehensif. Alat hanya satu sub sistem. Harus ada sub sistem lain seperti edukasi, pelatihan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, keterlibatan pemda dan lainnya. Sistem harus diterima dan dimengerti oleh masyarakat. (tety)