JAKARTA (Pos Sore)— Guru Besar Ilmu Politik UI, Budyatna menenggarai perjumpaan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pertemuan politik yang bakal menguntungkan kedua belah pihak.
Jokowi membutuhkan SBY untuk memperkuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan SBY membutuhkan Jokowi untuk memberikan perlindungan politik maupun hukum kepada diri dan keluarganya.
“Ini demi keuntungan bersama di antara kedua belah pihak. Jokowi membutuhkan SBY dan PD untuk memperkuat KIH, sementara SBY sendiri membutuhkan Jokowi untuk mengamankan dirinya, keluarganya dan PD,” tegas Budyatna, Rabu (10/12).
SBY merapat ke Jokowi dan KIH karena Perpu Pilkada langsung, kata Budyatna, itu sangat mengada-ada, karena UU Pilkada yang melahirkan aturan Pilkada dipilih DPRD justru merupakan usulan SBY sendiri ketika berkuasa.
“UU Pilkada itu kan usulan pemerintah. Pemerintah saat itu SBY. Masak sekarang mereka menolak? Kenapa ketika paripurna saat itu Gamawan Fauzi sebagai Mendagri menerimanya? Selama pembahasan usulan UU dari pemerintah itu, perwakilan pemerintah juga hadir. Jadi aneh kalau SBY sekarang menolak UU Pilkada DPRD mendukung Perppu,” jelas dia.
Menurut Budyatna, baik Jokowi maupun SBY sedang dalam posisi tidak aman, sehingga mereka harus bekerja sama. Di mana Jokowi sebagai presiden posisinya sangat terancam dengan keberadaan KMP dan kalau berhasil menarik Partai Demokrat, maka posisi Jokowi akan lebih aman secara politik.
“Sama halnya dengan SBY, posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat juga mulai terancam. Sudah mulai ada kader yang sudah menyinggung-nyinggung jabatan ketua umum yang dimiliki SBY saat ini dan juga keluarganya yang menguasai Partai Demokrat.Terlebih Sekjen Demokrat yang juga putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam berbagai kasus korupsi juga selalu disebut namanya, maka mencari perlindungan itu sudah pasti. Jadi tidak ada kepentingan rakyat yang dibawa, hanya kepentingan pribadi.”
Tampaknya SBY juga khawatir kalau dirinya bertahan di KMP, sebab PD dan dirinya akan mengalami nasib seperti PPP dan Golkar dan para ketua umumnya yang terpecah-belah. Karena itu, daripada lawan politiknya di internal PD yang merapat ke KIH dan Jokowi, lebih baik dirinya saja yang merapat.
“Dia kan lihat bagaimana PPP dan Golkar diacak-acak sama pemerintah dan lawan-lawan politik pemerintah di tubuh kedua partai itu dipersulit dengan munculnya pengurus-pengurus tandingan. Daripada yang merapat orang lain, maka SBY nampaknya berpikir kenapa bukan saya saja yang merapat sehingga dia berharap dengan dukungan KIH dan Jokowi, posisinya aman,” ungkap dia.
Selain itu, Jokowi dan SBY juga memiliki kesamaan. Mereka bukanlah sosok pemilik partai seperti Megawati di PDIP dan juga Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Kedua sosok mantan presiden dan presiden itu hanyalah anak kos di partainya sehingga posisinya menjadi tidak aman.
“SBY seperti diketahui bukanlan pendiri Partai Demokrat, begitu juga Jokowi di PDIP. Mereka menggunakan partai hanya untuk mencapai tujuan menjadi presiden meski merekalah yang membesarkan partai. Yang berdarah-darah dan berjuang untuk partai bukanlah kedua orang itu, tapi kader-kader lainnya. Dengan kesamaan ini maka ada kesamaan di antara keduan tokoh itu,” demikian Budyatna. (akhir)