JAKARTA (Pos Sore)— Menko Perekonomian pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-Megawati Soekarnoputri, DR Rizal Ramli menuding tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ‘malas mikir’.
Harusnya, kata Rizal Ramli, tim ekonomi Jokowi-JK berpikir lebih cerdas dalam menyesiasati masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan, tidak seenaknya saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Bahkan rencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg yang diperuntukkan buat rumah tangga kelas bawah juga tindakan yang tidak tepat,” kata Rizal Ramli dalam siaran persnya yang diterima Pos Sore, Rabu (10/12).
Menurut dia, rencana JK menaikkan harga LPG 3 kg adalah bentuk sikap yang bersangkutan hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis, tidak peduli kepada nasib rakyat kecil.
“Jika Presiden Jokowi setuju dengan kenaikan harga LPG 3 kg itu, ini berarti bekas Gubernur DKI Jakarta itu telah terperangkap dengan pola pikir JK. Hanya pertimbangan bisnis finansial, lupa dengan tanggung jawab terhadap rakyat kecil. Kok tega-teganya,” ketus ekonom senior ini.
Dijelaskan Rizal, bila Jokowi menaikkan harga LPG 3 kg, ini berarti bakal menyusahkan kelas menengah ke bawah.
“Kok lagi-lagi yang dihajar rakyat menengah-bawah. Program beras untuk rakyat miskin dihapus, harga LPG 3 kg dinaikkan, kereta api kelas ekonomi, listrik 1300 Watt juga semua dinaikkan.”
Mencermati berbagai kebijakan Jokowi-JK yang belakangan, lanjut Rizal, justru sering merugikan rakyat kecil. Ini adalah bukti berkuasanya mazhab neoliberal dalam pemerintahan. Pemilihan nama “Kabinet Kerja” adalah bukti bahwa ternyata nilai-nilai Trisakti yang digembar-gemborkan selama kampanye hanya lipstik kampanye.
“Kabinet Kerja, kerja untuk siapa? Kalau sekadar kerja, semua juga kerja. Bahkan ketika zaman Tanam Paksa, Belanda semakin kaya, rakyat makin miskin. Demikin juga zaman penjajahan Jepang, rakyat juga dipaksa kerja. Tapi hasilnya buat siapa? Sama sekali bukan untuk rakyat.” demikian Rizal Ramli. (akhir)