JAKARTA (Pos Sore) — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan, meskipun Indonesia kini lebih stabil dan sejahtera dibandingkan periode awal Reformasi, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah.
“Kekerasan-kekerasan yang bersifat lokal dan sporadis masih terjadi dan menelan korban jiwa setiap tahun. Ini mengganggu keharmonisan sosial dan menghambat pembangunan. Kemenko PMK menempatkan pencegahan konflik sebagai prioritas,” kata Puan saat meresmikan Cakupan Nasional Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) di 34 Provinsi, di Jakarta, Selasa (2/12).
Sejak diresmikan Desember 2012, SNPK telah mengumpulkan data insiden kekerasan di 13 provinsi. Pada 2014, SNPK telah mencakup 34 provinsi dan dapat diakses secara terbuka melalui www.snpk-indonesia.com.
“SNPK ini mampu mencegah konflik secara efektif. Ini merupakan terobosan sistem informasi yang menyajikan data dan analisis tentang konflik kekerasan di Indonesia. Tujuan SNPK adalah membantu memetakan pemicu dan intensitas konflik sehingga kita dapat mendeteksi masalah dengan lebih dini dan menyusun respon yang terkoordinasi,” paparnya.
Puan menambahkan, SNPK dapat dimanfaatkan pemerintah daerah agar mampu merespon konflik di tingkat lokal dengan lebih baik lagi. Sementara oleh kalangan akademisi, untuk mengkaji penyebab-penyebab konflik terkini secara lebih mendalam.
“Masyarakat juga mendapatkan manfaat karena memperoleh informasi secara terbuka mengenai isu konflik dan upaya pemerintah untuk menanganinya,” tambahnya. (tety)