JAKARTA (Pos Sore) — Perbaikan pengelolaan perikanan menuju perikanan berkelanjutan terus dilakukan oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pemerintah mendorong semua pihak yang mempunyai program perikanan yang berpihak terhadap perbaikan perikanan akan didukung dan dikembangkan.
“Pada November ini, perikanan tuna Indonesia mendapatkan sertifikasi Fair Trade pertama di dunia untuk kategori komoditi perikanan,” kata Saut P. Hutagalung, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu (26/11).
Dikatakan, sertifikasi ini berawal dari pilot program yang didukung oleh Fair Trade USA (FTUSA) untuk menjawab apakah standar yang dikeluarkan oleh FTUSA bisa meningkatkan tingkat pendapatan nelayan yang mempratikkan pengelolaan dan praktik perikanan yang bertanggung jawab.
Sertifikasi FTUSA ini akan mengenalkan kepada dunia atas upaya yang dilakukan oleh perikanan skala kecil Indonesia dalam memenuhi persyaratan standar sosial dan lingkungan. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh perusahaan perikanan Anova Food, LLC, PT.Harta Samudera dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia.
Program sertifikasi ini melibatkan 120 nelayan tuna dengan alat tangkap pancing ulur yang berlokasi di provinsi Maluku dengan komoditas ikan yang didaftarkan ialah ikan tuna sirip kuning. Dari jumlah nelayan tersebut, mereka terbagi ke dalam 4 kelompok nelayan yang dikelola oleh 2 komite Fair Trade.
“Semua ikan tuna yang ditangkap oleh nelayan akan dijual kepada PT.Harta Samudera yang menjadi bagian dari rantai supplier yang terdaftar dalam program Fair Trade. Nelayan Fair Trade akan mendapatkan harga premium 10% di atas harga pasar atas hasil tangkapan mereka, dengan syarat mereka berkomitmen dalam menjalankan program perbaikan perikanan tersebut,” paparnya. (tety)