JAKARTA (Pos Sore) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa menyelesaikan sendirian dalam memberantas kasus korupsi di tanah air. Sedikitnya jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia dan jumlah kasus korupsi yang tengah dibidik lembaga antirasuah itu.
“Jika Presiden turun tangan secara langsung, kasus korupsi dapat ditangani segera. Jadi jangan semua diserahkan ke KPK,” kata Penasehat KPK, Suwarsono usai berbicara pada seminar ‘Mewujudkan Pemerintah yang Bebas Korupsi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis danTerpercaya’, yang digelar Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), di Jakarta, kemarin.
Suwarsono menandaskan, kasus korupsi di Indonesia sudah terlampau berat dan biasanya terjadi secara berjamaah atau bersama, juga terkait dengan makelar. Karenanya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi mestinya berfokus pada makelar ini.
Pihaknya berharap, pemerintahan Jokowi- JK harus memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi yang diikuti dengan langkah-langkah operasional.
“Pemerintahan yang baru nanti harus mampu melindungi kepentingan rakyat dari praktek-praktekpenyalahgunaan wewenang korupsi dan aktifitas kecurangan lainnya,” tandasnya.
Menurutnya tata kelola pemerintahan yang bersih di negara lain seperti di Scandinavia, Selandia Baru, dan Singapura dapat dijadikan model bagi Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu Ketua STIAMI, Prof. Dr. Ir. Wahyuddin Latunreng, MBA, juga berpikiran sama. Menurutnya, kasus-kasus korupsi sebaiknya tidak hanya ditangani sendiri, bahkan jika perlu presiden turun tangan, minimal presiden bisa menunjuk lembaga-lembaga lain untuk membantu.
“Misalnya presiden mengadakan kegiatan di Istana Bogor dan semua pengusaha yang menunggak pajak diajak, kemudian dihadirkan orang dari perpajakan dan dibacakan kesalahan-kesalahan para perusahaan tersebut, tentunya mereka akan menyelesaikan hutang pajaknya,” tanadasnya.
Ia menyakini tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya merupakan jembatan emas untuk memperoleh kesejahteraan yang merupakan tantangan bagi pemerintah baru untuk mewujudkannya.
Untuk itulah, STIAMI terus berkomitmen untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai positif di masyarakat.
“Proceding dan rekomendasi seminar hari ini, akan kami serahkan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebagai bentuk partisipasi kami sebagai perguruan tinggi yang concern terhadap kebijakan publik,” katanya.
Seminar yang dimoderatori Wakil Ketua I STIAMI, Dr. Yulianto, SE, MM, ini agenda rutin kampus STIAMI untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan keilmuan mahasiswa. Beberapa rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru yang tidak lama lagi akan dilantik. (tety)