JAKARTA (Pos Sore) — Ketua Kelompok DPD MPR RI, Bambang Sadono meminta anggota DPD RI tidak cengeng dengan kewenangan yang sudah dimiliki pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekarang ini.
Menurutnya, para senator harus optimalkan kewenangan yang ada seperti dana transfer daerah. Semua akan dibuka ke masyarakat daerah dan kalau terbukti terhambat atau ditolak oleh DPR dan pemerintah, maka daerah akan menyadari bahwa dibutuhkan kewenangan yang lebih bagi DPD RI.
“Jadi, kami berharap semua kekuatan bangsa ini konsentrasi untuk menyelesaikan kepentingan negara yang lebih besar. Sebab, kalau kita hiruk-pikuk dengan masalah politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), itu hanya akan menghabiskan energi dan kerja-kerja selama ini akan mubadzir saja,” ujar Bambang.
“Jadi, kami berharap semua kekuatan bangsa ini konsentrasi untuk menyelesaikan kepentingan negara yang lebih besar. “
Ia mengatakan tak masalah kalau DPD RI harus menjadi ‘PDIP’ mini di parlemen, meski yang dibutuhkan adalah mengintensifkan perannya melalui isu-isu daerah dalam politik nasional.
“Pemimpinnya tak ada yang baru. Jadi, jangan sampai rakyat tahu DPD RI hanya ketika menyaksikan paripurna pilihan pimpinan MPR RI. Karena itu harus membuat strategi untuk merespon isu-isu daerah dan tidak ikut-ikutan bermain politik seperti DPR RI.”
Dia berharap DPD RI tidak terbawa dalam arus kekuatan politik KMP dan KIH, juga masalah Pilkada langsung atau melalui DPRD.
“Pemimpinnya tak ada yang baru. Jadi, jangan sampai rakyat tahu DPD RI hanya ketika menyaksikan paripurna pilihan pimpinan MPR RI. “
Bahwa kedua macam Pilkada itu hanya untuk memastikan nilai-nilai instrinsik demokrasi itu terjaga, agar kita dalam berpolitik ini tetap beradab dan bermartabat.
Karena itu, kinerja DPD RI harus berorientasi ke daerah dan dibicarakan di Jakarta. “Bukan ikut berpolitik,” jelas dia. (akhir)