JAKARTA (Pos Sore) — Pengembangan kelompok usaha di Pulau Seribu dinilai masih kurang maksimal. Di wilayah yang letak geografisnya cukup jauh dengan daratan Jakarta dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah (pemda) untuk menumbuhkembangkan kelompok usaha di daerah pesisir itu.
Di kepulauan ini berbagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memang tumbuh subur. Itu terjadi sejak masuknya Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMbK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kepulauan Seribu pada 2012 yang beroreintasi pada pinjaman bergulir bagi kelompok–kelompok usaha tersebut.
“Namun KSM–KSM ini harus dibimbing ke arah yang maju dalam perkembangan usahanya. KSM–KSM ini memang masih didampingi fasilitator PNPM-MP, namun dalam pengembangan usaha ini diperlukan juga peran pemda dalam meningkatkatkan dan mengembangkan usaha bagi kelompok tersebut,” kata Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan dan Keluarga Berencana (KPMPKB) Kepulauan Seribu, Dedy Syahrowardi, dalam acara rapat koordinasi TKPK-D di Kepulauan Seribu, yang dihadiri sudin–sudin di Kepulauan Seribu, kemarin.
Menurutnya, KSM-KSM di wilayah ini masih terkendala kurangnya pemasaran dan kapasitas SDM dalam pengembangan usaha. Karenanya, pemda memiliki peran strategis untuk memajukan usaha masyarakat di sekitar sini.
Jika selama ini, kecenderungan pemerintah, tak terkecuali pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Saat ini kecenderungan itu harus diubah. Kelompok usaha harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah.
Karenanya, dalam peningkatan KSM, KPMPKB Kepulauan Seribu akan mengusulkan kegiatan–kegiatan yang mendukung dalam pengembangan usaha bagi KSM–KSM pada2015. Dengan demikian, diharapkan KSM – KSM ini dapat mengembangkan usahanya dengan memeperbanyak jaringan pemasaran dan mampu memanage usaha dengan dengan baik.
Wakil bupati Kepulauan Seribu, Djunaidi, yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan indikator dalam rangka penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah peningkatan penghasilan masyarakat.
“Maka dengan demikian peningkatan usaha bagi kelompok- kelompok usaha dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di daerah,” tandasnya. (tety)