Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia A.Rafiq yang terjerat OTT KPK//Foto: Istimewa
POSSORE.ID, Jakarta — Menggunakan bus pariwisata berwarna kuning, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, HM Yulian Akbar bersama sejujlah orang lainnya berkunjung ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB Selasa malam.
Perjalanan orang dekat Bupati Pekalongan kali ini, bukanlah kunjungan wisata apalagi terkait wisata Ramadhan, tapi dalam rangka memenuhi kewajibannya “harus ikut” ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah beberapa jam sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar lembaga anti rasuah itu.
Bukan tidak mungkin, Yulian Akbar dan beberapa rekan seperjalanannya itu akan dijebloskan ke tahanan yang biasa ditempati para tersangka korupsi.
Begitu tiba di gedung KPK, Selasa malam, lembag antikorupsi itu langsung bekerja, melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum Yulias cs. Masyarakat luas tinggal menunggu penjelasan rinci KPK terkait OTT tersebut yang akan disampaikan melalui konferensi pers, Rabu siang (4/3-26).
Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar bersama 10 orang lainnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. OTT ini terkait dugaan dalam pengadaan barang dan jasa.
Fadia Arafiq adalah Kepala Daerah dari Partai Golkar. Mendengar Fadia yang terseret dalam OTT KPK, Partai Golkar langsung buka suara.
Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya prihatin sekaligus menyesal ada kader yang terkena OTT yang terjadi di bulan Ramadan ini.
Karena itu, dia meminta kader lain Golkar yang mendapat amanat jabatan publik untuk melaksanakan tugasnya sesuai koridor tata pemerintahan yang baik dan tak melanggar hukum.
Tim penindakan KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Selasa dini hari. OTT itu menindaklanjuti informasi dari masyarakat.
“Tim mengamankan tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/3).
Terkait penangkapan ini, tim KPK juga menyegel sejumlah kantor dinas, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) serta kantor Setda Pekalongan termasuk kantor bupati.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut, dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Salah satunya pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” kata Budi, sambil menambahkan kasusnya diduga melibatkan beberapa dinas.
Setelah melakukan pemeriksaan awal di Pekalongan, KPK memutuskan untuk membawa 11 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Jakarta. Satu di antara mereka ada Sekretaris Daerah Mohammad Yulian Akbar. (lia)