POSSORE.ID, Bandung — Di sebuah ruang pertemuan di Bandung, Senin (26/1) pagi kemarin, obrolan tentang pembiayaan tak lagi terdengar kaku seperti istilah perbankan pada umumnya. Para pelaku usaha duduk menyimak, sebagian mencatat, sebagian lain mengangguk pelan.
Yang dibicarakan bukan sekadar angka dan skema kredit, melainkan tentang bagaimana industri bisa bertahan, tumbuh, dan tetap menyerap tenaga kerja di tengah tekanan global yang kian tak menentu.
Di situlah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Barat, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), dan Bank Mandiri Regional Jawa Barat bertemu dalam satu kepentingan yang sama yakni membuka jalan pembiayaan bersubsidi bagi pelaku usaha, terutama industri padat karya yang menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Pelaku Usaha yang digelar di Mandiri University, Bandung. Bagi pelaku industri, forum ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan ruang dialog untuk memahami peluang naik kelas melalui pembiayaan yang lebih sehat dan terjangkau.
Ketua GPEI Jawa Barat sekaligus Ketua Umum DPP HIMKI, Abdul Sobur, menyebut Jawa Barat memiliki peran strategis dalam peta ekspor nasional. Nilai ekspor provinsi ini berada di jajaran teratas, mendekati US$ 38 miliar. Namun, di balik angka besar itu, ada jutaan tenaga kerja yang bergantung pada keberlangsungan industri dan aktivitas ekspor.
“Angka ekspor itu bukan sekadar statistik. Di sana ada pekerja, ada rantai pasok, ada industri yang harus tetap berdenyut. Karena itu, pembiayaan bersubsidi harus hadir sebagai instrumen nyata untuk menjaga produktivitas dan lapangan kerja,” katanya..
Menurut Abdul Sobur, tantangan global saat ini tidak sederhana. Tekanan permintaan, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga kebijakan tarif negara tujuan ekspor membuat pelaku usaha harus bekerja lebih keras. Dalam situasi seperti ini, akses pembiayaan yang tepat menjadi faktor penentu apakah industri mampu bertahan atau justru tersingkir.
Namun, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan pelaku usaha bukan sekadar tambahan modal. “Pembiayaan produktif harus dibarengi dengan penguatan tata kelola. Administrasi yang rapi, legalitas yang jelas, laporan keuangan yang sehat, serta kesiapan memenuhi standar pasar global adalah kunci agar industri bisa benar-benar naik kelas,” katanya.