Sebuah jembatan di Tapanuli Tengah (ada yang sebut di Taput? putus akibat banjir, Selasa (25/11)// Foto: Ist/BNPB
POSSORE.ID, Jakarta — Dalam satu minggu pertama, pemerintah menargetkan sedikitnya 500 unit rumah telah selesai dibangun dari total 15.000 unit yang dikerjakan BUMN pada Desember ini.
Selain total 15 ribu unit yang dikerjakan BUMN ini, masih ada pembangunan hunian lainnya oleh BNPB dan Kementerian PUPR yang juga sedang berjalan.
Perkembangan pembangunan rumah hunian oleh BUMN ini menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu, 24 Desember 2025, yang dikutip media ini melalui IG Setkab, Jumat (26/12-25).
Hal lain yang dibahas adalah infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) milik BUMN yang diharapkan dapat segera berfungsi secara optimal.
Juga dukungan berkelanjutan dari BUMN, berupa pengiriman puluhan alat berat, tangki air bersih, serta ribuan pekerja, terutama untuk kegiatan pemulihan dan pembersihan di Aceh Tamiang.
Sementara operasional perbankan daerah ditargetkan dapat segera kembali berjalan.
Diharapkan, seluruh unsur pemerintah bekerja secepat mungkin agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala.
Seluruh kegiatan dilakukan bersama-sama dengan warga yang terus bahu-membahu bersama petugas memulihkan situasi ini.
Analsis Menurut Data:
Sementara itu, menurut data yang dikutip media ini dari Geoportal Bencana Indonesia milik BNPB, dampak bencana ini menyebabkan 215 fasilitas kesehatan yang rusak, 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 98 jembatan dan 101 jalan.
Terdapat 157.838 rumah rusak, baik yang rusak berat, rusak ringan maupun yang rusak sedang. Ini terjadi di tiga provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.
Dari angka-angka yang disajikan Geoportal Bencana Indonesia BNPB ini, terlihat betapa beratnya tantangan pemulihan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di tiga provinsi tersebut. Bandingkan, jumlah rumah yang rusak di tiga provinsi (157.838 ), pemerintah baru menargetkan sampai akhir Desember 2025 ini baru bisa menyelesaikan 500 unit rumah.
Semisal ditambah dengan pembangunan hunian yang dibangun oleh BNPB sendiri dan Kementerian PUPR dengan kemampuan dan kecepatan yang sama, sampai awal tahun 2026 diperkirakan rumah yang dibangun baru akan selesai sekitar 1500 rumah.
Kalau ini yang terjadi,sangat jauh dari kebutuhan. Perbandingan data menunjukkan kemampuan dan kecepatan pemerintah untuk membangun kembali rumah warga korban bencana dipertanyakan alias diragukan.
Belum lagi tuntutan pembangunan ratusan fasilitas kesehatan, tiga ribu lebih fasilitas pendidikan atau sekolah, 98 jembatan dan 101 jalan. Kelihatannya penanganan pasca bencana di tiga provinsi ini butuh dukungan yang lebih massif, tidak sekadar meneriakkan bahwa “pemerintah mampu”. (lia)