POSSORE.ID, Surabaya — Pagi masih berembun ketika kabar itu kembali berputar di layar-layar gawai warga NU. Sebuah risalah rapat Syuriah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri, disebut mencapai batas waktunya hari ini. Angin isu itu berembus pelan, tapi cukup untuk membuat banyak mata menatap ke arah yang sama: rumah besar Nahdlatul Ulama, tempat jutaan harapan umat berteduh.
Di tengah suasana yang setengah sunyi itulah Gus Yahya muncul dengan nada lembut, mencoba merapikan kusut kabar yang terlanjur terbang ke mana-mana. Setelah bertemu para Ketua PWNU di Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari, ia menegaskan satu hal: risalah yang beredar itu meragukan.
“Risalah yang beredar luas di masyarakat tidak memenuhi standar dokumen resmi organisasi,” ujarnya, tenang namun tegas. NU, organisasi sepuh yang rapi dalam tatanan administrasinya, memiliki standar khusus untuk setiap dokumen resmi. Tanda tangan, misalnya, harus digital—terverifikasi, terbaca metadatanya, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan serta oleh siapa dibuat. Risalah yang membuat gaduh itu, sebaliknya, hanya memuat tanda tangan manual.
“Kalau tanda tangan manual, zaman sekarang bisa saja itu di-scan. Bagaimana benarnya akan kita lihat nanti,” tambahnya. Kalimat itu tak dimaksudkan sebagai bantahan frontal. Lebih tepat: langkah kecil untuk mencegah gelombang besar. Tradisi NU, sejak masa para muassis, memang mengajarkan agar setiap perkara ditimbang pelan, diendapkan dulu, sebelum diputuskan. Tabayyun adalah adab pertama sebelum riuh menguasai ruang.
Namun, kabar tidak pernah berdiri sendiri. Di balik isu risalah, ada cerita lain yang ikut melingkari: undangan PBNU kepada peneliti asal Amerika, Peter Berkowitz, pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz hadir dalam AKN NU (Akademi Kebangsaan Nahdlatul Ulama), sebuah forum diskusi strategis yang biasanya mempertemukan akademisi lintas negara untuk membahas isu kebangsaan dan kemanusiaan.
Nama Berkowitz bukan nama yang kosong. Ia pernah menulis buku yang memicu kontroversi: Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012), terbitan Hoover Institution Press—buku yang di mata sebagian kalangan dianggap membela posisi Israel dalam kritik hukum internasional.
Ketika undangan itu mencuat, gelombang reaksi muncul. Sensitivitas isu Palestina di kalangan warga NU tak dapat dipandang enteng. Kritik pun mengalir, sebagian mempertanyakan pertimbangan PBNU dalam memilih tamu forum. Gus Yahya tidak mengambil jalan berkelit. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.