POSSORE.ID, JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto.
Hal tersebut tertuang dalam surat resmi bertanggal 14 November 2025 setelah melalui proses evaluasi internal, diskusi mendalam, serta pertimbangan moral dan organisatoris.
Para penandatangan menilai bahwa kepemimpinan Ketua Umum telah menyimpang dari nilai demokrasi internal dan tata kelola organisasi yang sehat.
Mereka menyebut adanya ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis maupun pelaksanaan program kerja, yang dianggap tidak sejalan dengan mandat Kongres XXVI pada Desember 2024.
Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang serta penggunaan otoritas yang dinilai tidak sesuai kepentingan organisasi.
“Ketua Umum menunjukkan kecenderungan sikap otoriter dan mengabaikan tradisi musyawarah yang seharusnya menjadi landasan pengambilan keputusan di Kowani,” tutur Ketua Kowani Dr. dr. Hj. Ulla Nuchrawaty, MM, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Struktur kepengurusan pun dinilai tidak jelas, terutama karena adanya pergantian pengurus tanpa mekanisme penilaian kinerja dan tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam menjalankan tugas.
Para pengurus yang menolak kepemimpinan saat ini juga menyoroti menurunnya soliditas internal serta kegagalan organisasi dalam merepresentasikan nilai-nilai perjuangan perempuan Indonesia.
Dalam pernyataannya, kelompok pengurus tersebut menegaskan bahwa mosi ini bukan bertujuan menyerang pribadi, melainkan upaya menjaga arah organisasi agar tetap berada pada jalur yang benar.
“Kowani membutuhkan pemimpin yang mampu menjunjung demokrasi, transparansi, serta bertanggung jawab terhadap akuntabilitas,” tutur Sekjend Kowani Tantri Dyah Kiranadewi.
Sebagai tindak lanjut dari mosi ini, para pengurus menyatakan tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap Ketua Umum dan menyerukan perlunya langkah-langkah penyelamatan organisasi.
Mereka juga meminta rapat resmi Dewan Pimpinan segera dilaksanakan untuk membahas pembentukan Panitia Khusus yang akan memproses pembatalan SK Ketua Umum dan mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
Langkah tersebut dilakukan demi memastikan organisasi tetap berada dalam kondisi yang sehat, tak ada pertikaian dan demokratis.
Dengan disampaikannya mosi ini, Dewan Pimpinan Kowani berharap proses internal dapat berjalan terbuka, objektif, dan sesuai konstitusi, agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan peran Kowani sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia dapat kembali diperkuat