Oleh: Emha Hussein AlPhatani, Pemerhati Politik
PENGANGKATAN Ahmad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah ironi, bahkan bisa disebut sebagai blunder politik yang mencederai akal sehat publik.
Presiden Prabowo seakan lupa, Qodari bukan sekadar konsultan politik, melainkan desainer utama dari praktik banditisme politik yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Rekam jejak Qodari terlalu pekat dengan manipulasi opini, penggiringan persepsi, dan normalisasi politik culas.
Dialah yang secara terang-terangan mendorong ide masa jabatan tiga periode bagi Jokowi,sebuah gagasan yang jelas menabrak Pasal 7 UUD 1945.
Dialah pula arsitek politik dinasti yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dengan skenario putusan MK penuh kontroversi.
Memang harus diakui pula, Qodari adalah sutradara dari kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran yang dibalut dengan survei-survei manipulatif, penggembosan lawan, serta penyalahgunaan instrumen kekuasaan.
Namun kemenangan yang diperjuangkan olehnya itu, bukan untuk Prabowo melainkan tandu emas yang sengaja disiapkan untuk Gibran.
Sehingga dengan menunjuk Qodari sebagai KSP, Presiden Prabowo justru meneguhkan dirinya berada dalam jebakan lingkaran politik Jokowi dan para banditnya.
Qodari bukan sekadar loyalis, ia adalah maniak Jokower yang terang-terangan menyatakan Gibran sebagai proyek politik 15 tahun ke depan.
Artinya, loyalitas Qodari bukan kepada Presiden Prabowo, melainkan kepada dinasti Jokowi. Dengan demikian, menempatkannya di jantung kekuasaan ibarat membiarkan serigala menjaga kandang domba.
Sejarah menunjukkan, Qodari bukan pelayan rakyat, melainkan pelayan kepentingan oligarki. Keras dugaan, dia menjual opini publik, memperdagangkan legitimasi demokrasi, dan menormalisasi praktik politik kotor untuk kepentingan dan karpet merah bagi keluarga Jokowi.
Memberi panggung kehormatan kepada figur seperti ini bukan hanya pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi, melainkan juga pengkhianatan terhadap rakyat yang berharap perubahan nyata di era Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mestinya sadar, bahwa membiarkan Qodari beroperasi dari dalam istana hanya akan mempercepat delegitimasi pemerintahannya sendiri. Bahkan, besar dugaan dan prediksi Qodari adalah bagian dari skenario melengserkan Prabowo di tengah jalan demi kepentingan dinasti Jokowi.
Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, tetapi jika hal itu sampai terjadi, sejarah akan mencatat bahwa Prabowo jatuh bukan karena kekuatan oposisi, melainkan karena kecerobohannya sendiri dalam merangkul bandit politik.
Maka, izinkan saya sebagai orang berharap kepemimpinan Prabowo mampu memberikan perubahan kepada bangsa yang sedang Cengkarut marut ini mengingatkan.
Pak Presiden, Anda sedang bermain api dengan menyerahkan ruang strategis negara kepada seorang oportunis berbahaya. Qodari bukan penyelamat, ia adalah lintah politik yang siap menghisap kekuasaan Anda hingga kering.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tegak di atas prinsip, bukan yang silau oleh jasa para makelar politik.
Bila Presiden Prabowo tidak segera mengambil langkah korektif, maka benar kata pepatah lama, “Siapa Pelihara Bandit, Akan Diterkam Pengkhianatan.” (**)