JAKARTA (possore.id) — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi pemberdayaan UMKM Hijau untuk menegaskan bisnis berkelanjutan.
Langkah yang diambil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) itu perlu didukung seluruh stakeholder.
Maman menjelaskan UMKM hijau adalah UMKM yang mampu mengadopsi praktik ramah lingkungan.
“Kami berkeyakinan bahwa peran UMKM sebagai agen utama pertumbuhan yang hijau dan iklusif dan kesiapan transisi UMKM menuju UMKM Hijau akan semakin cerah,” ujar Menteri Maman.
Demikian disampaikan Maman saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku Putih “Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan UMKM Hijau” di Jakarta, Selasa (16/9).
Menteri Maman mengatakan buku putih ini akan menjadi milestone dalam mewujudkan komitmen Net Zero Emission Indonesia 2045.
Sesuai juga dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi benchmark bagi Kementerian UMKM, sekaligus dokumen yang memberikan arah pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang sedang disusun oleh Kementerian UMKM.
“Tahap awal penyusunan NSPK ini difokuskan pada pembahasan indikator klasifikasi UMKM Hijau, termasuk kriteria, parameter, dan tolok ukur yang relevan, dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak,” katanya.
Menteri Maman meyakini lewat kolaborasi antar instansi yang solid, maka akan mampu menjembatani UMKM untuk mulai menyesuaikan usahanya dengan berkomitmen pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan, untuk dapat bertransformasi menjadi UMKM Hijau, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder.
Misalnya penciptaan teknologi produksi ramah lingkungan yang dapat dijangkau oleh UMKM, pendampingan dalam pemenuhan sertifikasi, instalasi pengolahan limbah bersama, serta insentif keuangan dan ekonomi.
Menurutnya, ada hal lain yang juga tidak kalah penting untuk menjadi perhatian termasuk tentang pengembangan kapasitas dan pendidikan, insentif pengadaan bahan baku organik murah, hingga kampanye penerapan konsep holistik (reuse, reduce, recycle, dan re-earth) pada pemanfaatan sumber daya.
Isu-isu seperti rendahnya literasi lingkungan, akses terbatas terhadap pembiayaan hijau, minimnya penggunaan teknologi bersih, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan masih menjadi kendala.
“Kendala-kendala ini yang membatasi daya saing UMKM di tengah tuntutan perubahan iklim dan ekonomi global yang semakin berorientasi pada prinsip keberlanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan studi Lembaga Riset di Indonesia, Institute for Essential Services Reform (IESR), Menteri Maman menambahkan, diperkirakan bahwa UMKM secara kolektif berkontribusi dalam menghasilkan 66% emisi.
Di satu sisi, para pengusaha UMKM mampu berkontribusi menghidupi jutaan keluarga, tapi di sisi lain, kontribusi lingkungannya sangat signifikan.
“Fakta ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kelangsungan bisnis yang seimbang dengan kelestarian lingkungan, merupakan cerminan tantangan besar yang harus dihadapi para pengusaha UMKM,” ujarnya.