Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang di hari pertama dilantik didesak mahasiswa agar mundur dari kabinet.//Foto: Istimewa
JAKARTA (Possore.id) – Menteri Keuangan RI yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, barangkali menjadi pembantu Presiden Prabowo yang paling banyak mendapat perhatian ketika menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Rabu (10/9/2025).
Selain harus dapat menyerap sejumlah harapan dari para mereka yang disebut wakil rakyat, pengganti Sri Mulyani yang dikenal sebagai “orang dekat” Luhut Binsar Panjaitan (Ketua Dewan Eonomi Nasional/ Mantan Menko Maritim) itu, juga harus siap menerima sindiran dari para politisi.
Kritikan atau sindiran antaranya datang dari anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, dari Fraksi PDI Perjuangan. Harris menyebut,Purbaya yang baru saja dilantik Presiden Prabowo menjadi sosok yang paling viral di republik ini.
“Pertama-tama selamat Pak, dua hari jadi menteri, sekaligus dua hari Bapak jadi orang yang paling viral di seluruh Indonesia,” katanya.
Harris Turino lantas menyorot pernyataan Purbaya yang ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%, sementara angka yang dipatok pada RAPBN 2026 hanya 5,4%.
Begitu dilantik jadi Menkeu, menjawab wartawan tetang slogan 17+8 Tuntutan Rakyat, Purbaya memang langsung tanpa tedeng aling-aling menyatakan itu adalah tuntutan sebagian kecil rakyat Indonesia.
Dengan capaian pertumbuhan ekonomi 6- 7 persen dalam waktu dekat, pada akhirnya mereka akan sibuk mencari kerja dan melupakan tuntutan itu.
Jawaban-jawaban Purbaya inilah yang kemudian memunculkan tudingan bahwa dia sombong dan meremehkan tuntutan rakyat yang muncul pasca gelombang demo sejak 25 Agustus sampai awal September.
Bahkan jawaban Purbaya — yang belakangan diralatnya dengan meminta maaf sekaligus — yang menyebabkan salah satu Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis mengingatkan Purbaya agar menjaga lisan saat berkomunikasi dengan masyarakat. Dia pun meminta Purbaya tidak arogan dan terkesan sombong.
Dalam paparannya, Harris Turino menyinggung bahwa kasus PHK masih terjadi, pengangguran masih terasa, angka kemiskinan juga walaupun disebut-sebut turun, tapi daya belin masyarakat masih susah, defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat, utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif.
Sementara anggota Komisi XI lain, Kamrussamad menyorot pentingnya langkah strategis pemerintah mengurangi defisit APBN serta beban utang jangka panjang.
Kamrussamad mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan pada 15 Agustus lalu telah menyampaikan harapan agar suatu saat APBN Indonesia dapat disusun dengan defisit 0 persen.
Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi tantangan sekaligus amanat bagi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru.
“Artinya, selaku Menteri Keuangan yang baru, saya menitipkan harapan untuk lebih awal menyusun desain, skenario sehingga pengurangan defisit APBN kita di tahun-tahun mendatang bisa dipersiapkan sejak dini,” ujar Kamrussamad.
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya beban utang negara yang setiap tahun jatuh tempo. Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut adanya strategi komprehensif dalam jangka menengah dan panjang agar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat ditekan secara bertahap.
“Ini momentum yang tepat bagi Menteri Keuangan untuk menyusun strategi dan skenario terhadap pengurangan serta penyelesaian utang. Alangkah baiknya jika di awal kepemimpinan ini Bapak bisa mengumumkan skenario itu kepada publik, sehingga kita memiliki kesempatan yang sama untuk memikirkan upaya mengurangi rasio utang terhadap PDB,” tegasnya.
Kamrussamad berharap Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru mampu menyiapkan langkah-langkah terukur yang tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Anggota dewan lainnya, yang juga dari Komisi XI, Anna Mu’awanah menyoroti efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran Kemenkeu.
Dirinya mengingatkan agar alokasi anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp52 triliun, termasuk Rp10,37 triliun untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU), tidak hanya fokus pada rencana, melainkan juga realisasi penyerapan. Ia mencontohkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dianggarkan Rp3,93 triliun namun masih menyisakan surplus dana.
“Kalau ekspektasi berlebihan dalam merencanakan tanpa diikuti penyerapan, pasti akan terjadi SILPA lalu menambah defisit,” kata Anna.
Berdasarkan catatannya, penyerapan anggaran Kemenkeu beberapa tahun terakhir memang kerap tertinggal. Pada 8 Juni 2021, realisasi penyerapan baru mencapai 42,43 persen dari pagu Rp31,91 triliun, sementara pada semester I-2025 realisasi belanja negara di lingkungan Kemenkeu juga belum menyentuh separuh pagu.
Selain itu, Anna juga menyoroti kabar tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu sebesar 300 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBN. (lia)