JAKARTA, PosSore.id — Ketua Front Pergerakan Perubahan Nasional (FPPN), Dhio Suharmunastri mengakatan pihaknya memandang bahwa kedaulatan negara sedang terancam dimana ada 34 pesisir pantai dikuasai oleh oligarki, termasuk Rempang, Surabaya, Madura dan beberapa wilayah lainnya.
Khusus meengenai Banten sebagai buffer zone atau daerah penyangga Jakarta patut mendapat perhatian serius karena menjadi sorotan nasional mauopun internasional dan dipelototi oleh banyak pengamat, baik politik, ekonomi, militer, dan intelijen.
“Banten merupakan barometer nasional, jika Banten jatuh dan dikuasai oligarki penjajah maka otomatis PSN lain nya yg menguasai pesisir akan jatuh dengan sendirinya,” tegas Dhio usai mengikuti pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Senin (3 ntaraFebruari 2025).
Dirilis dari Antara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan masyarakat Banten termasuk juru bicara Kesultanan Banten untuk membahas aspirasi penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya usai pertemuan menjelaskan bahwa kedatangan perwakilan masyarakat dari Banten itu mendukung hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang meminta penghentian PSN PIK 2.
Beberapa yang hadir termasuk dari juru bicara Kesultanan Banten, Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN) dan Gerakan Angkatan Muda Islam (GAMIS).
“Pada intinya mendukung apa yang sudah dinyatakan oleh Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa PSN dan PIK 2 ini hendaknya dibatalkan. Para ulama, para komponen bangsa, termasuk komponen masyarakat Banten, seirama, sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Mukernas Majelis Ulama Indonesia,” kata Utang.
MUI berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk mendengarkan aspirasi tersebut dan memprosesnya karena proyek tersebut memiliki banyak mudarat.
Pihaknya sendiri sudah menunjuk tim kecil yang akan merumuskan hasil pertemuan dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lain yang akan diserahkan kepada Presiden dan Ketua DPR RI.
Dia sendiri belum dapat memastikan kapan rumusan itu akan diselesaikan untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait. (**)