JAKARTA (possore.id) — Kementerian Keuangan RI beberapa waktu lalu menyampaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya 97,2% dari target APBN.
Padahal sebelumnya sudah tiga tahun berturut-turut mencapai target. Itu bearti, defisit APBN mencapai Rp 507,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut pemerintahan baru langsung mendapat beban yang cukup berat.
“Dengan tambahan defisit APBN tentu menambah utang baru, yang pemerintahan baru akan bayar nantinya pokok utang berikut bunganya,” ujarnya di Jakarta , Rabu 15 Januari 2025.
Ketua Bidang EKUIN DPP PKS ini mengungkapkan data historis defisit APBN atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari masa ke masa.
Rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya -1,75%, tahun 2005-2009 pada angka-0,80%, 2010-2014 sebesar -1,58%.
Sementara itu, di dua periode pemerintahan Jokowi defisit meningkat tajam sebesar -2,32% rata-rata sepanjang 2015-2019, dan -3,39% di 2019-2024.
“Semoga pemerintahan Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2%,” tegas Anis.