JAKARTA, PosSore – Pemerintah tengah menggodok transformasi kelembagaan Perum BULOG agar menjadi badan pangan strategis langsung di bawah Presiden. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa perubahan ini lebih cepat dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan revisi Undang-Undang.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta, Jumat (29/11). Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Bappebti Kasan, dan Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono.
Menurut Zulkifli, transformasi BULOG bertujuan memperkuat lembaga ini sebagai logistik pangan yang tangguh. Perannya akan meliputi stabilisasi harga sekaligus sebagai penyangga harga pangan, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Transformasi Perum BULOG yang diusulkan bertujuan untuk menjadikannya lembaga logistik pangan yang lebih tangguh dan strategis. Hal ini penting karena BULOG diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas harga pangan, baik melalui pengelolaan stok yang memadai maupun melalui intervensi pasar. Dengan peran yang diperkuat, BULOG diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengatasi gejolak harga yang sering kali membebani masyarakat, terutama golongan rentan.
Sebagai lembaga logistik pangan, BULOG juga diharapkan mampu bertindak sebagai penyangga harga pangan. Ini berarti BULOG dapat membeli hasil panen petani dengan harga wajar untuk melindungi mereka dari kerugian akibat harga pasar yang rendah, sekaligus menjual komoditas pangan kepada konsumen dengan harga yang stabil. Langkah ini tak hanya menguntungkan petani, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan BULOG yang lebih tangguh, negara akan memiliki mekanisme yang lebih efektif dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan di tengah ancaman krisis atau gangguan produksi pangan.
“Transformasi BULOG ini masih dibahas di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, yang pasti kami ingin BULOG benar-benar kuat dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal, terutama untuk mendukung program swasembada pangan,” ujar Zulkifli.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah apakah BULOG nantinya hanya berperan dalam stabilisasi dan penyanggaan harga pangan, atau tetap menjalankan fungsi komersial seperti yang selama ini dilakukan. Pemerintah juga menargetkan percepatan swasembada pangan dari tahun 2029 menjadi 2028 atau bahkan 2027.
“Melalui Perpres, proses ini bisa lebih cepat dibandingkan revisi Undang-Undang yang memerlukan pembahasan panjang di DPR,” tambahnya.
Dalam langkah konkret menjaga stabilitas pangan, pemerintah telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan beras sebanyak 162.000 ton kepada 16 juta keluarga penerima manfaat pada Januari 2025. Selain itu, sebanyak 150.000 ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) akan digelontorkan di bulan yang sama, dan jumlah serupa akan disalurkan pada Februari.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi rendahnya produksi beras nasional pada Januari dan Februari yang diperkirakan di bawah 1 juta ton per bulan. Sementara itu, stok beras BULOG saat ini berada di level aman, yaitu 2 juta ton.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” jelas Zulkifli.
Dengan transformasi kelembagaan yang sedang digagas dan upaya konkret dalam pengelolaan pangan, BULOG diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. (aryodewo)