JAKARTA, Possore.id — Pihak Istana melalui Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, meminta PDI-P untuk menariknya kadernya dari Kabinet Presiden Joko Widodo jika terus menerus menyerang dan menyalahkan dan memfitnah Presiden Jokowi.
Menanggapi permintaan itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seorang presiden semestinya siap untuk dikritik, terlebih lagi saat kebijakan yang dibuat kepala negara itu tidak benar.
“Kami kan mengkritik. Ketika arah demokrasi mau diselewengkan, ketika hukum dijadikan alat menekan,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan.
Ia mengatakan, bahwa partainya tidak bakal diam ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat. Hasto menyinggung soal kasus dugaan pemilu dimanipulasi.
“Masa kami diamkan. Demokrasi memerlukan kritik,” ujarnya. Terlebih lagi, kata Hasto, Republik Indonesia dibangun lewat ide-ide besar hingga bisa merdeka bersuara.
Menurut dia, seseorang yang melupakan ide gagasan bangsa itu berlindung di balik jabatan adalah wujud ketakutan kehilangan jabatannya.
“Proklamasi hari ini mengingatkan kita akan keberanian itu, keberanian para pemuda Indonesia untuk tidak takut, tapi berani menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Banyak dugaan mencuat, pemintaan pihak istana itu berbarengan dengan Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju di dua bulan terakhir kepemimpinan Jokowi.
Di antara menteri yang akan terkena reshuffle adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Grace Natalie di kesempatan lain mengatakan geram dengan sepak terjang Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Penyebabnya, setelah sebelumnya mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang ingin mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto juga memutar rekaman suara yang diduga mirip Presiden Ke-7 RI itu yang membisikkan KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menekan dengan upaya hukum.
Grace mengatakan Hasto aktif untuk mengeluarkan fitnah baru setiap harinya. Padahal rekaman yang diputar merupakan sambutan dari Kepala Negara dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul pada 13 November 2019 lalu. (**)