SEMARANG, PosSore – Para pelaku industri mebel dan kerajinan yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memandang penting persoalan bahan baku, terutama kayu. Ketersediaan dan harga bahan baku kayu menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan daya saing produk di pasar global.
Dewan Pembina DPP HIMKI, Wiradadi Soeprayogo mengemukakan saat ini bahan baku untuk industri mebel dan kerajinan di Indonesia diperoleh dari dua BUMN yaitu Perhutani dan Inhutani, serta dari masyarakat yang memiliki pohon kayu. Harga kayu yang disediakan oleh BUMN ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kayu dari HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan kayu rakyat mengikuti harga pasar yang cenderung fluktuatif.
Kondisi ini seringkali menimbulkan tantangan bagi pelaku industri dalam menjaga stabilitas biaya produksi. “Kami di HIMKI sangat memperhatikan persoalan bahan baku, terutama kayu. Jika ketersediaan bahan baku mulai langka, tentu akan mengganggu biaya produksi dan bisa kalah bersaing di pasar global,” kata Wiradadi Soeprayogo dalam percakapan dengan PosSore Selasa (9/7).
Untuk mengatasi tantangan ini, HIMKI perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dengan ISWA (Indonesian Sawmill and Woodworking Association). Meskipun kerjasama tersebut sudah ada, HIMKI perlu berupaya untuk memperbaiki mekanismenya agar lebih efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan ketersediaan dan harga bahan baku kayu.
“HIMKI telah menjalin kerjasama dengan ISWA, tetapi kami melihat perlu ada perbaikan dalam mekanisme kerjasama tersebut. Kami berharap melalui kerjasama yang lebih baik, ketersediaan dan harga bahan baku kayu dapat lebih terjamin dan stabil,” tambah Wiradadi.
Selain menjalin kerjasama dengan ISWA, HIMKI jugadidorong untuk program-program berkelanjutan yang melibatkan para pelaku industri dan pemerintah. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kayu melalui penanaman kembali dan pengelolaan hutan yang lebih baik.
Wiradadi mengemuklakan perlu memikirkan upaya jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kayu. HIMKI harus punya komitmen untuk mendukung program penanaman kembali dan pengelolaan hutan yang lebih baik agar industri mebel dan kerajinan kita bisa terus berkembang dan berdaya saing,” katanya.
Dengan menjalin kerjasama yang lebih baik dengan ISWA dan mendorong program-program berkelanjutan, HIMKI diharapkan dapat mengatasi tantangan terkait ketersediaan dan harga bahan baku kayu. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan stabilitas biaya produksi dan daya saing produk mebel dan kerajinan Indonesia di pasar global.
Diharapkan produk jangka panjang dari MoU ISWA dengan HIMKI nantinya akan terbentuk bisnis saling menguntungkan (B to B) antara industri primer dan industri lanjutan untuk semua jenis kayu.
“HIMKI sebagai sektor hilir yang anggotanya para industri pengguna lanjutan kayu untuk kebutuhan produksi mebel maupun kerajinan. Sementara ISWA termasuk sektor hulu, karena memiliki domain di sektor industri primer di bidang penggergajian kayu dan olahan kayu yang akan mensuplai kayu yang dibutuhkan anggota HIMKI,” jelas Wiradadi.
Untuk industri primer seperti ISWA, kata Wiradadi, berada di bawah penguasaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena menyangkut kayu bulat atau gelondongan. Karena itu, mekanisme kerja di sektor industri pimer atau hulu ini harus sesuai dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Sedangkan di sektor industri hilir penguasaanya berada di Kementerian Perdagangan yang mengatur tata niaga penjualan dan Kementerian Perindustrian sebaga pembina industri.
Menurut Wiradadi, kerjasama antara HIMKI dengan ISWA ini harus senapas dan satu pemahaman dalam rangka menjaga ketersediaan bahan baku kayu yang dibutuhkan industri mebel maupun kerajinan. Karena itu kerjasama di antara keduanya harus semakin solid dan kuat, yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi kedua pihak yang melakukan kerjasama.
Dia menambahkan terkait rencana melanjutkan kembali kerjasama antara HIMKI dengan ISWA tentunya perlu dibicarakan pada saat Rakernas (Rapat Kerja Nasional) HIMKI. Agenda untuk membahas rencana dilanjutkan kembali kerjasama itu sangat perlu, agar di kemudian hari tidak terulang lagi munculnya persoalan yang menyebabkan terhentinya kerjasama di antara kedua pihak. (aryo)