Illustrasi: Satu industri smelter nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara//Foto: dok/kemenperin.go.id
JAKARTA (Possore.id) — Indonesia disebut-sebut sebagai negeri produsen nikel terbesar dunia. Tapi nyatanya, ada perusahaan smelter asal Indonesia yang melakukan impor bijih nikel dari luar negeri. Kenyataan ironis di tengah masih hangatnya polemik proyek hilirisasi nikel antara presiden dengan seorang ekonom.
Dalam dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8), seorang wakil rakyat mempertanyakan terjadinya kasus impor bijin nikel ini.
”Saya mendapat kabar sekarang Indonesia malah mengimpor nikel, kok jadi kita yang impor? Padahal Kita sampaikan di mana-mana bahwa penghasil nikel terbesar ini nomor satu di dunia itu Indonesia. Nah malah ini sebaliknya, hari ini kita mengimpor,” tanya Muhammad Nasir, wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga meminta penjelasan terkait kendala apa yang terjadi di Kementerian ESDM sehingga terjadi impor tersebut.
”Kenapa sampai terjadi kita mengimpor nikel ini padahal konsesi kita cukup besar, perusahaan banyak. Nah malah saya dapat masukan perusahaan-perusahaan yang enggak kredibel malah RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)-nya dikeluarkan.”
“Perusahaan-perusahaan yang punya kualitas dan punya kemampuan sampai hari ini dipersulit di birokrasi Pak Menteri,” sambung Muhammad Nasir dikutip Parlementaria.
Pekan lalu polemik terkait kebijakan pemerintah Jokowi melakukan proyek hilirisasi sempat mencuat setelah ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mempersoalkan kebijakan pemerintah ini.
Basri menyebut hilirisasi nikel hanya menguntungkan Cina dan perusahaan-perusahaan Cina. Penyataan Basri ini kemudian dibantah pihak pemerintah.
Terkait kasus impor bijih nikel yang dipertanyakan Muhammad Nasir, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut keputusan perusahaan tersebut melakukan pembelian bijih nikel dari Filipina lantaran tersendatnya pasokan bahan baku yang berasal dari Blok Mandiodo.
Adapun, operasi tambang Blok Mandiodo saat ini tengah dihentikan menyusul adanya kasus tindak pidana korupsi pada wilayah IUP milik PT Antam tersebut.
“Kita sudah telusuri berita-berita tersebut. Terindikasi perusahaan yang impor itu adalah perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Blok Mandiodo yang saat ini bermasalah,”jawabnya.
Karena perusahaan tersebut harus melanjutkan proses pengolahan dan terikat kontrak dengan off taker, maka langkah pembelian bijih nikel dari luar negeri akhirnya harus dilakukan.
“Mereka mengambil langkah ini karena memang secara keseluruhan karena tidak boleh ekspor ore nikel semua produsentambang sudah terikat dengan off taker smelter yang sedang berjalan,” tandasnya.**