JAKARTA – Politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Komjisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, Kamis (23/1) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno, dalam kasus suap di SKK Migas.
Pemeriksaan Sutan ini salah satunya untuk mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja dan rumah Sutan beberapa hari lalu.
“KPK menemukan dokumen dari penggeledahan itu,” ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (23/1/2014). Dari dokumen itu, penyidik akan melakukan pengembangan pada kasus tersebut.
Johan mengatakan dokumen yang disita tersebut cukup penting untuk pengembangan kasus yang menjerat mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Namun mengenai pengembangan ke arah kasus lain, Johan masih mengaku belum mengetahuinya.
“Dari penjelasan penyidik bahwa dokumen yang disita baik dari kantor maupun rumah beberapa pihak cukup penting untuk proses penuntasan atau pengembangan kasus dugaan TPK untuk tersangka WK,” ujar Johan.
“Sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup yanag kemudian disimpulkan seseorang itu terlibat, siapa pun bisa dijadikan tersangka, tetapi sampai hari ini belum ada kesimpulan bahwa ada pihak lain yang terlibat,” sambungnya.
Sementara itu, usai diperiksa KPK, Sutan Bhatoegana kembali membantah bahwa dia dan rekan-rekannya di Komisi VII menerima THR dari Rudi Rubiandini, eks Kepala SKK Migas yang kini mulai disidang karena kasus suap.
Kepada wartawan, Sutan menyatakan kasus THR itu sendiri sama sekali tidak ditanyai penyidik KPK selama lima jam pada hari Kamis kemarin (23/1). Materi pemeriksaan, kata Sutan, lebih banyak mengenai pembahasan anggaran di Kementerian ESDM. “Jadi yang masalah anggaran semula, itu yang dipertanyakan,” ujar Sutan.
Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik kabarnya hendak mengkonfirmasi mengenai dokumen hasil penggeledahan di ruang kerja dan rumah Sutan. Dikonfirmasi hal ini, Sutan mengatakan dokumen yang disita KPK hanya dokumen yang berkaitan dengan posisinya sebagai anggota DPR.