JAKARTA (Pos Sore) — Musyawarah Kerja Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Tahun 2022, Rabu 27 Juli 2022, dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.
Adapun tema Muker Kowani 2022 yaitu “Melalui Musyawarah Kerja Tahun 2022, Kowani Mengoptimalkan Perannya sebagai Ibu Bangsa untuk Indonesia Maju dan Tangguh”.
Dalam arahannya, Menteri Bintang menyampaikan, kunci dari berbagai macam tantangan dalam menghadirkan kebijakan inklusif bagi perempuan dan mendorong kesetaraan gender terletak pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta dukungan antarperempuan
Dikatakan, pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam menemukan masalah dan solusi yang selama ini melingkupi perempuan. Selain itu, meningkatkan keterwakilan dan peran aktif perempuan di berbagai macam lini atau sektor pembangunan.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghapus ketimpangan gender serta berbagai macam kemajuan penting dalam kesetaraan gender pun telah dicapai.
Hanya saja, ketimpangan gender yang telah mengakar kuat dan bersifat kompleks serta multisektoral.
“Sehingga sulit untuk benar-benar dihapuskan. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan antar sesama perempuan dalam menuntaskan isu ketimpangan gender di berbagai macam sektor pembangunan,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menjelaskan, sebagai penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan isu prioritas terkait perempuan dan anak yang tercantum dalam lima Arahan Presiden.
Yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Selain itu, dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan melahirkan berbagai macam peraturan perundangan yang mendukung hak-hak perempuan.
Hal ini juga tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan berkomitmen terhadap berbagai macam kesepakatan internasional yang mendukung kesetaraan gender, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs).
“Perlu dipahami bersama, misi mencapai kesetaraan gender memang misi jangka panjang, namun bukan mustahil untuk dicapai,” tuturnya.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan — pemerintah pusat hingga desa, akademisi dan profesional, organisasi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat, dan masyarakat, perlu menyatukan kekuatan dan tujuan bersama demi tercapainya kesetaraan gender.
Menurut Menteri PPPA, keberadaan organisasi perempuan di Indonesia adalah sebuah langkah pergerakan dan perjuangan yang strategis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan juga laki-laki.
Kolaborasi dan sinergi antar organisasi perempuan pun menjadi sebuah kekuatan baru yang membawa manfaat besar khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.
“Keberadaan organisasi perempuan dari akar rumput hingga tingkat nasional menjadi amunisi dan kekuatan baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan,” katanya.
Karena itu, perlu adanya gerakan bersama dari berbagai macam organisasi perempuan untuk saling mendukung, mendorong, dan mengawal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, menyatakan dukungannya terhadap program-program pemerintah.
Terutama program yang berorientasi dan mengacu pada upaya percepatan perwujudan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di berbagai macam sektor pembangunan, seperti ekonomi dan politik.
“Sebagai wadah perjuangan perempuan Indonesia, Kowani terus menyuarakan penghapusan diskriminasi dan menciptakan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan,” katanya.
Selain itu, Kowani memiliki kewajiban mulia untuk mewujudkan perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa yang berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing, serta perempuan yang tangguh dan berdaya.
Bagi Giwo, sinergi dan koordinasi antar organisasi wanita yang berada di bawah federasi Kowani memiliki peran penting dan sangat strategis dalam operasional atau aktivitas organisasi Kowani.
Ketua Panitia Pelaksana Muker Heryana Simanjuntak mengatakan Muker yang digelar pada pertengahan kepengurusan DPP Kowani periode 2019-2024 menjadi bagian dari amanah Kongres.
Karena itu, meski dalam situasi pandemi yang belum berakhir, Kowani tetap melaksanakan Muker untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan DPP Kowani sekaligus mengisi jabatan yang kosong dan mengesahkan organisasi anggota Kowani yang baru bergabung.
Tercatat ada lima organisasi wanita yang dinilai memenuhi syarat untuk bergabung menjadi anggota Kowani.
Musyawarah Kerja 2022 Kowani tersebut diikuti oleh perwakilan 52 organisasi dari 80 organisasi anggota Kowani yang aktif. Dengan demikian, maka Muker dinilai sah karena sudah mewakili lebih dari 50 + 1 anggota Kowani.