JAKARTA (Pos Sore) — Pascasarjana Institut STIAMI menyelenggarakan seminar nasional virtual bertajuk “Pengelolaan Aset Daerah Melalui E-Government Berbasis Digital”, Sabtu, 2 April 2022.
Seminar yang dimoderatori oleh Direktur Pascasarjana Dr. Drs Pandoyo, SE MM, ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE.MM, Ak, CA.
Selain itu, menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE dan Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Institut STIAMI yang juga Inspektur Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Arief Hadianto, M.EC. Dev, CRMP. CA.
Adapun yang menjadi keynote speaker adalah Walikota Jakarta Selatan Munjirin yang diwakilkan kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Jaksel Dra Ireni.
Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Prof Dr Ir Wahyuddin Latunreng MM, saat membuka seminar, menyampaikan, banyak asset produktif milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang tidak aktif.
Penyebabnya, kegiatan pembangunan nasional banyak yang tidak teradministrasi atau tercatat dengan baik. Diperkirakan sekitar 90 persen asset produktif saat ini menganggur, sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Berjuta-juta hektar hutan yang berada di bawah kelola pihak swasta, misalnya, hanya sejengkal saja yang aktif dan menghasilkan sesuatu untuk rakyat,” kata Rektor.
Bandingkan dengan negara-negara maju. Aset produktif di sana sangat aktif. Tidak sejengkalpun yang dimiliki dibiarkan menganggur. Kalaupun ada, jumlahnya tidak lebih dari 5 persen saja.
Rektor jelas sangat menyayangkan kondisi ini mengingat dukungan SDM kita tidak kalah baiknya dengan negara-negara maju.
Karena itu, pengadministrasian aset ini menjadi bagian penting untuk mendorong terciptanya e-government. Karena e-government tidak akan bisa terlaksana jika tidak didukung oleh data-data yang valid, termasuk dalam hal aset.
Ketua Yayasan Ilomata Drs Amrullah Satoto, dalam sambutannya, mengatakaan, digitalisasi harus segera dilaksanakan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita sudah sampai pada era digitalisasi yang menggantikan era analog. Era digitalisasi telah dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19. Dunia kini tidak ada batas waktu dan batas tempat sehingga digitalisasi sudah menjadi kebutuhan.
“Saya berharap seminar ini mampu melahirkan rekomendasi yang akan kita sodorkan kepada pemerintah untuk pengambilan kebijakan ke depan,” katanya.
Amrullah menambahkan, pandemi yang memporakporandakan tatanan ekonomi, di sisi lain membawa berkah bagi Institut STIAMI. Salah satunya adalah percepatan target go global dari awalnya 2024 menjadi tahun 2021.
Institut STIAMI go global ditandai dengan adanya event-event konferensi internasional yang melibatkan pembicara dan peserta dari negara lain.
Terlihat pada event Ilomata International Conference melibatkan 10 negara dengan peserta sekitar 1.250 orang. Lalu pada event STIAMI International conference yang menghadirkan 7 negara dengan peserta lebih dari 1.300 orang.
“Dua event tersebut diakui LLDIKTI wilayah 3 sebagai sebuah lompatan besar Institut STIAMI, melebihi perguruan tinggi swasta lainnya. Jadi kita menjadi pelopor, pemula,” ungkap Amrullah Satoto.
Ke depan, ia meminta agar Pascasarjana Institut STIAMI juga menggelar konferensi internasional. Konferensi ini penting untuk mendorong pancasarjana Institut STIAMI semakin eksis dan berada di garis depan pendidikan pascasarjana di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Pascasarjana Institut STIAMI Dr Drs Pandoyo, SE, MM, menegaskan mengelola asset negara tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kalau kita cermati hasil audit BPK, ternyata persoalan asset ini sangat berkaitan dengan manajemen asset yang meliputi perencanaan, pelaporan hingga manajemen asset itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, penataan asset berbasis digital merupakan inovasi yang dapat membantu mempermudah negara untuk mengelola dan memaksimalkan pemanfaatan asset yang ada.
Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. Dari beberapa hambatan tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itulah, penting bagi kalangan akademisi untuk mendengarkan suara para birokrat terkait persoalan pengadminstrasian asset di lapangan.
Para akademisi dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mencari solusi guna mengaktifkan seluruh asset negeri ini.
Menurutnya, pada era digitalisasi seperti sekarang ini maka pengelolaan asset mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan digitalisasi.
“Yakni bagaimana asset daerah bisa dikelola dengan e-government berbasis digital. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita ingin mengaktifkan seluruh asset negara,” katanya.
Dikatakan, belum teradministrasinya kegiatan pembangunan menjadi kendala implementasi e-government di Indonesia. Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000. Juga menjadi bagian dari standar software engineering.
Menurutnya, dalam era disrupsi, aparatur pemerintah memainkan peran vital dalam administrasi pemerintahan. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesadaran diri untuk membangun budaya birokrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi e-Goverment berupa Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasia Elektronik (SPBE) yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan SPBE bagi seluruh instansi pemerintah maupun Digital Goverment di Indonesia.
“Inovasi diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan SDM aparatur pemerintah secara berkelanjutan agar dapat menciptakan inovasi pelayanan publik yang berorientasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan asset daerah,” jelasnya.
Terkait dengan seminar ini, Pandoyo mengatakan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menyukseskan Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government.
Nantinya hasil seminar akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai sumbangsih saran untuk menghasilkan pengelolaan asset yang berbasis digital.
Ketua Seminar Nasional Indriani Rahayuningtyas, S.AP, MA menjelaskan seminar yang rutin diadakan setiap tahun ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa pascasarjana STIAMI.
Nantinya, para mahasiswa harus menyusun resume dari seminar yang diikutinya sebagai persyaratan mengikuti ujian sidang tesis dan disertasi.
Dikatakan, seminar ini juga sebagai sumbangsih Institut STIAMI dalam mendorong terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
“Seminar nasional ini juga diikuti masyarakat umum, para akademisi dari seluruh Indonesia dan para ASN dari seluruh Indonesia,” kata Indriani.
Terselenggaranya seminar ini berkat adanya dukungan dari beberapa para alumni Pascasarjana Institut STIAMI. Salah satunya, yang menjadi keynote speaker Munjirin S.Sos,M.Si yang menduduki jabatan Walikota Jakarta Selatan.
Acara yang juga didukung oleh Pegadaian Syariah ini dihadiri pula oleh Ketua Yayasan Ilomata, Dewan Pembina Yayasan Ilomata, Rektor Institut STIAMI dan jajarannya serta Senat Institut STIAMI.