JAKARTA (Pos Sore) — Sektor perikanan laut mempunyai peluang menjadi salah satu penyedia lapangan kerja dan berperan dalam menggerakkan perekonomian, karena menambah devisa negara. Bahkan hasil perikanan laut juga menopang dalam menjaga ketahanan pangan negara.
Karena itu, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT. M.Mar, menegaskan, peran nelayan dan pelaut di kapal-kapal ikan tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun.
Capt. Hakeng yang juga pengamat maritim menegaskan hal tersebut terkait Hari Pangan Sedunia 2021 yang diperingati setiap 16 Oktober, termasuk di dalamnya berkaitan pula dengan ketahanan pangan perikanan laut.
“Hasil dari perikanan memenuhi 54 persen dari seluruh protein hewani yang dimakan masyarakat di Indonesia. Sektor perikanan juga salah satu penyedia terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tak langsung,” katanya dalam keterangan pers pada media, Jakarta Sabtu (16/10/2021).
Mengutip data dari Ditjen Perikanan Tangkap, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 6,67 juta ton. Pada 2018, produksinya melonjak menjadi 7,3 juta ton.
Hingga kuartal III/2019 produksi perikanan tangkap mencapai 5,5 juta ton, terdiri dari produksi laut 5,1 juta ton dan produksi perairan umum 397 ribu ton. Jumlah ini meningkat 17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018, sebesar 4,9 juta ton.
Peningkatan produksi tersebut otomatis menaikkan nilai produksi. Jika pada 2015 nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp120,6 triliun, pada 2018 mencapai Rp210,7 triliun, atau rata-rata meningkat 23,20% per tahun.
Mengingat potensi besar di sektor kemaritiman, maka kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan (kedaulatan) pangan nasional, juga cukup signifikan. Jadi, sudah selayaknya sektor kemaritiman lebih ditingkatkan kualitasnya, baik nelayan, pelaut, dan peralatannya.
Menurut Capt. Hakeng, untuk mengoptimalisasikan kemampuan produksi dari sumberdaya perikanan laut, negara Indonesia membutuhkan banyak kapal dan pelaut. Karena itu, Pemerintah harus dapat menumbuhkan industri galangan kapal di dalam negeri.
“Berdasarkan data yang ada, pada sekarang ini baru ada sekitar 600 ribuan kapal penangkap ikan di wilayah kemaritiman Indonesia. Dan, kebanyakan kapal itu masih berupa kapal motor. Untuk kapal yang berukuran lebih dari 30 GT baru sekitar 1 persen,” ungkapnya.
Jadi, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak kapal besar untuk bisa menangkap ikan di laut yang masih dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, penggunaan penangkap ikan masih alat tangkap tunggal serta manual, juga aspek keselamatan kapal harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku.
“Kapal-kapal Ikan harus dimodernisasi, sehingga bisa melayari seluruh Wilayah NKRI dan sampai area ZEE-nya. Namun, perlun aturan yang mendukung kapal-kapal ikan tersebut agar tidak harus terlalu sering kembali ke daratan, baik untuk membongkar hasil tangkapan maupun mengisi bahan bakar,” tandasnya.
Jadi, nantinya, cukup kapal-kapal penampung ikan dan kapal pengisi bahan bakarnya saja yang mendekat ke area para nelayan menangkap ikan dan melakukan STS atau ship to ship di tengah laut. Kapal-Kapal oenampung inilah yang kembali ke pelabuhan dengan membawa hasil-hasil tangkapan nelayan tadi.
“Kita harus mengembangkan pola pikir dengan semakin banyak kapal ikan milik bangsa Indonesia yang mengelola dan menangkap ikan di wilayah ZEE, maka semakin banyak mata yang menjaga wilayah ZEE Indonesia tersebut. Para nelayan pastinya akan melaporkan kepada pihak berwajib, bila ditemui kapal-kapal yang mencurigakan di wilayah operasi mereka.”
Capt. Hakeng mengingatkan, Indonesia adalah negara maritim dengan 67% adalah lautan, dan terdiri dari 17.499 pulau. Kedaulatan pangan hanya bisa tercapai jika kita semua menyadari secara penuh bahwa kita adalah bangsa Maritim.
“Hanya melalui kapal-kapal yang dioperasikan oleh para pelaut andallah, maka hasil pangan tersebut bisa didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. (tety)