Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sambut hangat pelantikan Dewan Pengarah (foto: ilustrasi brin.go.id)
Possore.com — Cendekiawan yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatulla, Azyumardi Azra, berpendapat, seharusnya Jokowi melantik ilmuwan atau peneliti berstandar internasional sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional, jika BRIN ingin melakukan riset dan inovasi yang unggul.
Pendapat ini dikemukakan Azyumardi, Rabu (13/10), terkait pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sebaga Ketua Dewan Pengarah BRIN oleh Presiden Jokowi.
Pelantikan Megawati ini dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pelantikan tersebut menurut politisi PKS, Mulyanto, membuka politisasi di dunia riset nasional. Sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. “Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” katanya.
Dikutip dari Kompas.com, Rabu petang, Azyumardi berpandangan, pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai Pimpinan Dewan Pengarah BRIN akan memberikan kesan politis.
Ia menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak sepatutnya diisi oleh Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. “Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuh Azyumardi.
Azyumardi menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki Ketua Dewan Pengarah dari partai politik. Adapun, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih dijabat oleh Megawati.
“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust (kepercayaan) publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.
Selain itu, Azyumardi juga menilai BRIN akan sulit bersaing di masa depan dalam rangka menciptakan teknologi kekinian.
Apalagi, lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN juga sudah dilebur dan dipimpin oleh pelaksana tugas.
Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy. “Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap dia.
Sementara itu, CNN Indonesia merangkum komentar sejumlah netizen Presiden melantik Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Nama Megawati Soekarnoputri diangkat salah satu Dewan Pengarah BRIN bersama 9 nama lain. Pengangkatan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang menyebut BRIN memiliki unit bernama Dewan Pengarah. Pasal 7 ayat (2) perpres itu mengatur Ketua Dewan Pengarah BRIN dirangkap oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Rangkap jabatan ini pun menggelitik komentar netizen. Beberapa warganet mengkritik soal rangkap jabatan dan terkesan politis.
“Hari Ini, Jokowi Akan Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Kesan saya BRIN dengan BPIP itu sepertinya saling terkait terkesan politis, begitu ya. Apakah BRIN itu bukannya lembaga riset independen yg “ilmiah” demi perkembangan IPTEK,” tulis seorang netizen.
Meski demikian, sebagian netizen lain memberikan ucapan selamat atas pengangkatan Megawati seperti diungkap akun @mnvtrshkp.
“Selamat Bu Megawati menjadi dewan pengarah BRIN, yg namanya jd sumber inspirasi ibu bapak saya utk ksih nama ke saya sewaktu lahir. Bravo bravo,” ujarnya, Rabu (13/10) siang.
Namun demikian ada warganet yang merasa kasihan kepada para peneliti yang ada di bawah naungan BRIN, jika Megawati menjadi Dewan Pengarah. “LIPI ada di dalam BRIN. Megawati jadi pengarahnya, kasian para peneliti,” tutur warganet lain. (lya/ CNN Indonesia/ Kompas.com)