Ilustrasi kereta cepat yang sedang dibangun antara Jakarta – Bandung (foto: Setkab.go.id)
Possore.com – Kritik tajam terus dilontarkan masyarakat terhadap keputusan Presiden Jokowi yang secara resmi menyetujui proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dibiayai APBN. Keputusan yang dinilai tidak konsisten, bahkan menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah berbohong ini, terus bergulir sejak beberapa hari belakangan ini.
Politisi PKS di DPR RI, Mardani Ali Sera, Selasa (12/10) mengatakan, pemerintah tidak konsisten. Ini terkait dengan keputusan Presiden melalui Perpres No.93 Tahun 2021 yang membuat proyek kereta cepat itu menjadi beban APBN. Padahal sejak awal, sesuai Perpres 107 Tahun 2015 pemerintah sudah berjanji bahwa proyek bisnis (B to B) ini tidak akan membebani APBN.
‘’Awalnya sih sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” kata Mardani.
Ketua DPP PKS itu menyoroti pembangunan proyek yang tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif. Semua itu patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya.
Perihal kekhawatiran proyek kereta cepat itu memberatkan anggaran negara, Mardani mengemukakan, besar sekali defisit anggaran kita untuk menangani Covid 19 dalam dua tahun terakhir ini. ‘’Salah dalam mengelola risiko fiscal, dapat menjadi mala petaka yang mengerikan di masa mendatang,’’ kata Ali Sera sebagaimana cuitannya di akun twitternya.
Awalnya, melalui Meneg BUMN (waktu itu) Rini M Soemarno, pemerintah dengan tegas mengatakan proyek ini adalah proyek bisnis (B to B), tidak menggunakan APBN dan taka ada jaminan dari pemerintah. Kenyataan kini, semua bertolak belakang dengan yang diucapkan itu.
‘’Sebaiknya bu Rini muncul menjelaskan atas pembengkakan biaya dan adanya perubahan menggunakan APBN,’’ kata mantan Sekertaris Kemen BUMN, M.Said Didu melalui cuitannya di twitter, Selasa (12/10).
Dari sisi pembiayaan, proyek kereta cepat ini disebut sebut membengkak sebesar Rp 27 triliun sehingga total biayanya menjadi Rp 113,9 triliun …
Di media sosial twitter , Selasa pagi (12/10) tagar ‘Jokowi Bohong Lagi’ masuk daftar trending Twitter . Pasalnya, sebagaimana diberitakan Isu Bogor.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai warganet telah mengingkari janji-janjinya.
Yang menjadi pangkal masalah dan menjadi pusat perhatian netizen adalah kebijakan Presiden Jokowi yang berubah dalam proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
Seperti disorot portal berita nasional, detik.com, hari Minggu (10/10) , kebijakan yang membolehkan pembiayaan kereta cepat itu menggunakan dana dari APBN merupakan salah satu dari dua kebijakan plin plan Presiden Jokowi kini. Satunya lagi adalah tax amnesty jilid II.
Dalam catatan possore.com, paling tidak ada tiga anggota DPR RI yang telah meminta agar proyek kereta cepat ini diauid. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Anggota DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, dan anggota Fraksi PDIP Dedy Sitorus.
“Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh,” kata Ibas.
Di media social twitter, yang cukup menarik menurut pengamatan possore.com adalah apa yang di re-tweet Dr.Rizal Ramli, yang menyertakan cuplikan dari seorang netizen.
Nettizen itu, Boss@Boss Temlen mencuit: Jakarta – Bandung mau dibangun kereta cepat. Pembangunannya penuh dengan kontroversi. Investasinya tak rasional. Setelah dibangun, justru ibukotanya mau dipindah. Terus orang Bandung ngapain cepat cepat ke Jakarta? Bingung kan? (lya)