Presiden Jokowi saat menandatangani peletakan batu pertama kereta cepat Jakarta-Bandung (21/1/2016)(Foto: setgab.go.id)
Possore.com – Belum sepekan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat sanjungan dan puja-puji sebagai seorang presiden genius, bahkan melebihi rekannya dari AS, Joe Biden, tiba tiba saja dia disorot telah mengeluarkan kebijakan plintat plintut (pliplan) dalam waktu yang hampir berdekatan. Yaitu menyangkut kebijakan tak amnesty jilid 2, serta pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung yang pada akhirnya memakai dana APBN.
Sorotan dimunculkan portal berita nasional, detik.com, Minggu petang (10/10) Di bawah judul ‘’Kebijakan Plin-plan Jokowi: Tax Amnesty Jilid II-Kereta Cepat Pakai APBN. Sorotan ini sendiri, seperti dapat diduga, mendapat sambutan dari kalangan oposisi.
‘’Kita ambil saja berita baik buat detik, mungkin sekali berubah pikirkan,’’ komentar aktivis yang juga seorang akademisi, Rocky Gerung melalui channel Rocky Gerung Official yang dibawakan wartawan senior Hersubeno Arif melalu channel youtube, Senin (11/10).
Terkait substansi kebijakan Jokowi sebagaimana disorot detikcom, Rocky mempertanyakan pembiayaan kereta cepat yang ditangani China yang harganya naik terus. Jika dari awal China memberi tawaran harga lebih rendah dari Jepang, jangan – jangan kini harganya menjadi lebih mahal. Itu hanya menunjukkan ada deal deal rahasia.
Soal tax amnesty, Rocky menngatakan yang namanya amnesty itu (pengampunan-red) hanya boleh satu kali. Tapi kalau berkali kali, itu menunjukkan pemerintah sudah frustrasi. Dalam hal ini, gak lagi tahu cara memungut (meningkatkan) pajak.
Rocky selintas menyindir detik.com yang memuji muji Jokowi. ‘’Mungkin kini agak berubah pikiran setelah Maria Ressa dan Dmitry mendapat nobel,’’ canda Rokcy dengan nada enteng, tertawa. Dia menyebut dua wartawan penerima hadiah nobel yang diumumkan Jumat.
Dua wartawan yang karyanya membuat marah pihak berwenang di Rusia dan Filipina menyabet Hadiah Nobel Perdamaian. Maria Ressa dan Dmitry Muratov, mendapat Nobel Perdamaian atas perjuangan berani mereka untuk kebebasan berekspresi di Filipina dan Rusia.
Rocky menambahkan, tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik meja redaksi detik.com. Dia hanya menduga duga, mungkin sekali jurnalis detikcom berusaha menyaingi dua jurnalis penerima nobel itu.
Sebelumnya, Rocky yang dikenal sangat vokal terhadap pemerintahan Jokowi ini tidak terima atas puja-puji yang dikumandangkan seorang professor peneliti dari Singapura, Kishore Mahbubani, dan menyambutnya dengan sinis sembari tertawa. (baca juga: Mahbubani Sebut Jokowi Genius, Rocky Gerung Tertawa).
Puja-puji Mahbubani ini memang luar biasa. Menyebut Jokowi presiden genius. Belakangan baru terungkap, ternyata professor dari Nanyang University Singapore itu adalah juga anggota Golkar Institute. Kenyataan ini telah dikonfirmasi Golkar seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (11/10).
Jokowi Mengubah Kebijakan
Detikcom menulis, dalam waktu yang hampir berdekatan Presiden Joko Widodo mengubah kebijakannya. Pertama mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Yang resmi disetujui DPR, pekan lalu.
Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II diberi nama pengungkapan sukarela wajib pajak. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan per 1 Januari – 30 Juni 2022.
Program pengungkapan sukarela wajib pajak kini disebut sebagai tax amnesty jilid II memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, 7/10/ 2021.
Kebijakan Jokowi yang berubah mengenai pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini bisa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal dulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menegaskan bahwa proyek itu tidak akan dibiayai oleh APBN.
Dalam catatan detikcom, Jokowi pernah mengucapkan hal itu saat groundbreaking proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Januari 2016. Dia mengatakan bahwa pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.
“Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN,” kata Jokowi saat groundbreaking kereta cepat itu di kawasan Walini sebagaimana ditulis detikcom .(lya)