JAKARTA, Possore.com– Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST mendorong Kementeian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk fokus meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sesuai dengan standar perdagangan internasional.
Menurut wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, saat ini Indonesia baru bisa mengisi 3 persen dari pasar ikan dunia seperti disampaikan Presiden Jokowi pada acara Dies Natalis IPB beberapa waktu lalu.
Hal tersebut juga ditegaskan Johan ketika ikut Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono beerta jajaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir pekan ini.
“Saya menghimbau agar KKP memperbaiki sistem rantai produksi yang efisien dari hulu sampai ke hilir dengan model pemberdayaan masyarakat nelayan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan inovatif,” ujar Johan.
Pada kesempatan itu, politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memberikan catatan kepada KKP agar mengoptimalkan penyerapan anggaran terutama bantuan ke masyarakat kelautan perikanan agar cepat terdistribusi.
Anggota Komisi IV kelahiran Sumbawa tersebut berupaya mengawal dan mensupport realisasi anggaran agar segera terealisasi optimal di awal tahun anggaran demi membantu nelayan dan masyarakat.
Pada kesempatan tesebut, Johan juga mengkritik belum optimalnya peningkatan daya saing produk hasil perikanan di dalam negeri serta masih minimnya inovasi produk perikanan yang bisa memberikan nilai tambah bagi komoditas perikanan kita.
Dikatakan, Pemerintah harus lebih serius meningkatkan program yang mendorong pelaku usaha perikanan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan Indonesia serta lebih bekerja keras untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang sejalan dengan tantangan teknologi 4.0 dan memperkuat pengawasan perairan Indonesia.
Pada kesempatan itu, Johan menguraikan, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan laut Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
Johan menilai, Pemerintahan Jokowi belum optimal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki. Dia mencontohkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 10,03 juta ton per tahun tetapi baru dimanfaatkan 6,6 juta ton.
Demikian juga dengan total produksi perikanan tangkap baru 7,07 juta ton. “Masih sangat banyak potensi mikro flora dan fauna kelautan yang belum dieksplorasi pemerintah sebagai penyangga pangan untuk kedaulatan pangan nasional,” ujar Johan.
Johan minta Ditjen perikanan tangkap segera merealisasikan penataan kampung nelayan untuk merealisasikan program prioritas Menteri KKP dan pengembangan kelembagaan usaha nelayan, pembinaan kampung perikanan budi daya. Penataan kampung nelayan sebagai sentra bisnis perikanan harus menjadi prioritas kebangkitan ekonomi masyarakat nelayan.
Johan meminta Ditjen Perikanan Budi Daya memperkuat, memperbanyak program shrimp estate dan kampung budidaya serta bantuan pakan ikan. KKP juga harus berupaya meningkatkan bantuan premi asuransi perikanan buat nelayan dan pembudidaya ikan kecil demi memberikan kepastian usaha para nelayan dan masyarakat kelautan perikanan.
(decha)