JAKARTA (Pos Sore) — Kekesalan Presiden Jokowi terkait pembangunan pelabuhan tanpa disertai pembangunan akses ke lokasi, ditanggapi anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. Ia menyorot kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ia menekankan peran penting Bappenas untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan dari Presiden.
“Jika Presiden sampai marah dan bertanya-tanya, bisa diartikan bahwa masih ada program-program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya,” ujar Anis.
Anis menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Negara/Kepala BAPPENAS, Rabu (9/6/2021) di Jakarta. Rapat ini bertajuk Pembahasan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian PPN dalam RAPBN 2022.
“BAPPENAS memiliki peran penting untuk bisa mensinkronkan atau memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek sesuai arahan presiden,” tambahnya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta Bappenas agar pembangunan beberapa pelabuhan di sejumlah daerah disertai dengan pembangunan akses menuju pelabuhan tersebut.
Dalam raker tersebut, Anis juga menyampaikan program yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat seperti sistem kesehatan nasional, pendidikan nasional, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan penguatan ketahanan pangan, harus menjadi prioritas.
“Ketidaksiapan dan kegagapan menghadapi pandemi covid-19 yang kita alami, harus menjadi pelajaran berharga. Kesiapan hampir semua bidang tersebut masih sangat lemah dan belum memadai,” ucapnya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, juga memberikan catatan terkait dengan major project (MP) Kementerian PPN/BAPPENAS yang terdiri dari lima MP yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM, MP kawasan industri prioritas dan smelter , MP reformasi sistem kesehatan nasional, MP manajemen asset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (program agraria) dan MP destinasi pusat prioritas.
Anis mempertanyakan tidak masuknya pendidikan nasional dalam major projek. Padahal MP Pendidikan Nasional kalau dijadikan major project, jelas akan mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan sesuai lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022.
Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Tahun 2022, tidak luput dari catatan politisi senior PKS ini. Ia mengingatkan projek pemindahan IKN ini perlu ditinjau ulang kembali. Terlebih begitu banyak masukan dari masyarakat terkait IKN dan di tengah kondisi pandemi yang belum juga selesai, sebaiknya Kementerian PPN/Bappenas meninjau ulang proyek IKN ini.
“Saat ini, lebih penting untuk mereformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan nasional, perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan penguatan ketahanan pangan,” kata Anis.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Kementrian PPN/BAPPENAS bisa berhasil dalam melakukan transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100% penduduk. (tety)