JAKARTA (Pos Sore) — Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (27/1/2021). Dalam rapat kerja ini membahas tentang Realisasi APBN tahun 2020 (pelaksanaan PEN tahun 2020), anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sejumlah catatannya.
Dalam catatan Anis, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 bidang kesehatan tercatat dengan realisasi yang rendah. Hanya terealisasi Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun. Penyebabnya mulai dari permasalahan administrasi hingga koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah sendiri.
“Seolah Kementerian Kesehatan tidak dilibatkan dalam penentuan pagu anggaran untuk PEN bidang kesehatan hingga terjadi realisasi anggaran yang lemah dan tidak optimal. Keluhan juga datang dari berbagai daerah, rumah sakit, dan para tenaga kesehatan terkait anggaran dari pusat yang juga belum jelas,” urainya.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini menyoroti pengadaan dan operasional vaksin Covid-19 yang dilakukan secara impor dengan jumlah anggaran dalam program PEN 2021 sebesar Rp104,7 triliun. Ini adalah anggaran jumbo di tengah resesi ekonomi.
Politisi senior PKS ini menyesalkan tidak munculnya dukungan anggaran untuk vaksin merah putih. Bahkan sama sekali tidak disinggung dalam slide pemaparan Menkeu yang berjumlah 70 halaman itu.
“Jika berorientasi pada penghematan anggaran, maka vaksin dalam negeri adalah solusi. Anggaran negara dan devisa pasti terkuras jika orientasinya impor. Dengan jumlah penduduk 268 juta, maka vaksin dalam negeri harus didukung penuh secara anggaran dan diprioritaskan,” tegasnya.
Anis juga menyoroti realisasi APBN 2020. Terutama terkait rasio utang terhadap PDB Indonesia (debt to GDP ratio) yang terus mengalami peningkatan dan semakin memburuk akhir-akhir ini. Ketika masa prapandemi, debt to GDP ratio Indonesia terus meningkat, dari awalnya 24% (2014) menjadi 30,2% (2019). Masa pandemi kemudian melonjak ke 38,5% (2020) dan berpotensi melesat menjadi 40,8% (2021).
Meningkatnya debt to GDP ratio menunjukkan selama periode tersebut penambahan utang lebih tinggi dibandingkan penambahan PDB. Dan, itu artinya, utang pemerintah selama ini belum cukup produktif untuk mendorong PDB nasional. Hal ini tentu perlu menjadi catatan penting.
“Situasi ini menunjukkan sinyal kurang bagus, yang artinya pemerintah akan kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang. Padahal, para ekonom sepakat resesi ekonomi akan cepat teratasi jika pandemi bisa dituntaskan dengan cepat,” tuturnya. (tety)