JAKARTA (Pos Sore) — Mengapa sektor kelautan dan kemaritiman belum begitu berkembang padahal pemerintah telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia danmenempatkan lautan sebagai masa depan bangsa?
Indonesia juga sudah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (Sustainable Ocean Economy) dengan konsep ekonomi biru (blue economy).
Dengan konsep ini Indonesia dalam mengelola sumberdaya kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutannya dan kelestarian
lingkungan.
Begitu persoalan yang mengemuka dalam Focus Group Discussion dengan topik “Penguasaan dan Pengembangan Teknologi dalam rangka Penguatan Sektor Kelautan dan Kemaritiman”, Jumat (27/11/2020).
Diskusi yang dimoderatori Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai (Pengurus Aliansi Kebangsaan) dan diadakan secara virtual ini diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor
Indonesia (FRI), Akademi Ilmu Pengetahun Indonesia (AIPI), Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI), dan Harian Kompas.
Adapun sebagai pembicara menghadirkan
Prof. Ir. I Ketut Aria Pria Utama M.Sc., Ph.D. (Pakar Ilmu Perkapalan ITS, AIPI), Prof. Indra Jaya (Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, anggota FRI) , Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc. (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas), Dedi Supriadi Adhuri Ph.D (Antropolog Maritim, Peneliti LIPI), Amiril Mukminin (BPP HIPMI), dan Yoseph Librata Poeguh (pengusaha tambak udang).
Dalam pengantarnya, Ketua Aliansi Kebangsaan yang juga Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Pontjo Sutowo, menyampaikan topik yang didiskusikan ini isu yang sangat penting
dan strategis. Mengapa, karena menyangkut pengelolaan laut yang sudah dicanangkan sebagai masa depan bangsa Indonesia.
“Kita patut bersyukur, Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah di sektor kelautan dan kemaritiman. Dengan luas lautan sekitar 62,9 % dari seluruh wilayah Indonesia, laut kita menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,75% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun,” paparnya.
Laut Indonesia juga menyimpan sejumlah energi terbarukan seperti panas air laut, gelombang laut, arus laut, serta sumberdaya energi tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi. Diperkirakan, potensi ini bisa mencapai US$ 1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun (KKP, 2020).
Dengan potensi kekayaan laut seperti itu, sektor kelautan dan kemaritiman
seharusnya bisa menjadi pendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang baru menyumbang sekitar 3,7% terhadap Produk Domestik Bruto.
“Angka tersebut masih dikatagorikan rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki laut lebih kecil seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai dengan 57% terhadap GDP,” tegasnya.
Dari berbagai sumber yang didapatnya, belum optimalnya pengelolaan laut kita dan belum berkembangnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan karena beberapa sebab. Di antaranya, kendala kultural yang tercermin darirendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan atau kemaritiman. Sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini masih kuat terbelenggu pada budaya agraris yang berorientasi daratan.
Selain itu, pembangunan kelautan kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), juga tidak menerapkan pendekatan supply chain system secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan. Dan, ada penyebab lain yang cukup mendasar mengapa ekonomi kelautan belum berkembang dengan baik, yaitu masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini.
“Tentu menjadi pertanyaan, mengapa dunia usaha tidak banyak yang tertarik untuk ikut mengembangkan ekonomi kelautan? Padahal, banyak bidang usaha atau
industri berbasis kelautan/kemaritiman yang berpotensi untuk dapat berkembang
dengan baik, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil
perikanan, Industri bioteknologi kelautan, dan lain-lain,” ujarnya.
Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Indonesia juga
menghadapi berbagai tantangan terutama soal pemberantasan praktik penangkapan
ikan dengan cara Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang semakin mengkhawatirkan.
Praktik IUUF sangat menghambat pembangunan perikanan baik secara nasional maupun internasional. Dampak praktik IUUF telah mengakibatkan
terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan
menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang.
Indonesia memilikil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nomor tujuh terluas di dunia, yakni tiga juta kilometer persegi. Kondisi ini membuat para pelaku kejahatan IUUF menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk mengeruk hasil laut. Akibat praktik IUUF ini, dari data KKP, Indonesia mengalami kerugian mencapai empat miliar USD per tahun.
Harus disadari sektor kelautan dan kemaritiman mempunyai dayasaing tinggi sehingga butuh intervensi teknologi. Cina, menurut data World’s Top Exports (2020) berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumberdaya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu membangun kemandirian dan meningkatkan dayasaing dalam mengembangkan ekonomi kelautan.
“Karenanya, kita harus terus berupaya meningkatkan kapasitas Iptek bangsa ini yang memang masih jauh ketinggalan. Dalam mengejar ketertinggalan teknologi, termasuk dalam pengembangan sektor kelautan dan kemaritiman, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah,
perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat sangatlah penting,” tegasnya.
Dalam kolaborasi kelembagaan ini, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Peran strategis inilah yang harus selalu disadari dan diperhatikan oleh dunia usaha kita. Tanpa peran dunia usaha, inovasi teknologi tidak mungkin akan berkembang.
Karena itu, pengusahanya harus siap, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Namun sayangnya, seperti tadi sudah saya sampaikan, jumlah pengusaha di sektor kelautan/kemaritiman masih sangat kecil. Jumlah seluruh pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3% dari jumlah penduduk. Ini masih sangat kecil jika dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. (tety)