Oleh Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
ISTANA serang Anies, itu biasa. Seperti sarapan pagi. Kalau gak nyerang, justru publik nanya: Kapan lagi ya? Tumben!
Serangan istana ke Anies sudah jadi ritual. Ini dalam istana sebagai opisisi Anies sekaligus. Sampai kapan? Sampai Anies tak lagi jadi gubernur DKI dan pindah kursi di Istana.
Kali ini aktor penyerangnya adalah Mahfud MD dan Airlangga Hartarto. Posisi Mahfuz sebagai menkopolhukam dan Airlangga adalah menkoperekonomian. Menkopolhukam dan menkoperekonomian kok urus covid-19 DKI? Mungkin berbagi tugas dengan menkomaritim. Menkomaritim urus covid-19 tingkat nasional, menkopolhukam dan menkoperekonomian bagian wilayah DKI. Kalau Menhan? Biar urus singkong saja. Ini adalah ketahanan ketahanan pangan. Entar kalau terjadi perang, kita buat senjata dari singkong.
Kemana menkes? Mungkin sedang sidak ke kerumunan yang pakai masker. Menurut beliau, ngapain pakai masker. Orang sehat gak perlu!
Sekali lagi, 48% penduduk yang mendapatkan tes PCR secara nasional berada di Jakarta. 52% berita populer di 33 provinsi. Wajar jika Jakarta lebih dulu berhasil melakukan penelusuran terhadap warga yang terinveksi covid-19. Kalau senjata paling banyak, wajar! Karena yang dites jauh lebih banyak. Rupanya, ini bukan masalah data dan angka. Tapi masalah otak. Ada isinya apa gak?
Kembali soal Mahfuz. Menkopolhukam ini bilang: “Di DKI yang tidak ada pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu penularannya” (2/10). Juara satu pak ya? Dapat sepeda dong …
Daerah yang menggelar Pilkada 2020 justru turun status dan zona merah Covid-19, kata Mahfuz lagi. Dari 45 daerah berstatus zona merah, ada 16 daerah yang turun statusnya sehingga kini tinggal 29 daerah yang masih zona merah, lanjut Mahfud. Sementara di daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik, dari 25 menjadi 33, kata Mahfuz. Begitu pak ya?
Data yang diungkap Mahfuz mungkin benar. Yang jadi soal adalah cara Mahfud membaca data itu. Kalau salah membaca, maka akan salah analisis dan salah pula menyimpulkan.
Di Indonesia, kemampuan negara melakukan tes PCR secara nasional itu sangat rendah. Hanya 1.799.563 dari total penduduk Indonesia yang memberikan 271.052.473. Gak sampai 2%.
Dari 1.799.563 penduduk yang dites, 857.863 ada di Jakarta. Artinya, 48% penduduk Indonesia yang meninggal-19 itu adalah warga Jakarta. Sisanya, yaitu 941.700 itu warga di 33 propinsi.
Penduduk Jakarta itu membebaskan 10.944.986. TAPI telah melakukan tes PCR sebanyak 857.863. Sementara 33 provinsi di luar Jakarta, jumlah penduduknya 260.407.487. Yang dites PCR 941.700. Terus, gimana mau membandingkan Jakarta dengan 33 provinsi lain? Jumlah tes PCR jomplang banget.
Sekali lagi, 48% penduduk yang mendapatkan tes PCR secara nasional berada di Jakarta. 52% berita populer di 33 provinsi. Wajar jika Jakarta lebih dulu berhasil melakukan penelusuran terhadap warga yang terinveksi covid-19. Kalau senjata paling banyak, wajar! Karena yang dites jauh lebih banyak. Rupanya, ini bukan masalah data dan angka. Tapi masalah otak. Ada isinya apa gak? Hehe.
Kalau menggunakan standar WHO, dimana 1 orang dari 1000 orang perminggu yang dites, maka tes di DKI itu 6x lipat lebih tinggi dari standar WHO.
Kalau kita menggunakan analisis mortalitas (tingkat kematian) karena covid-19, dimana rate mortalitas global 3,3% dan rate mortalitas nasional di kisaran 4%, maka angka mortalitas nasional jauh lebih tinggi dari angka mortalitas global. Sementara kematian di DKI hanya 2,8%. Jauh lebih rendah dari angka kematian nasional, dan sedikit lebih rendah dari angka kematian global. Bandingkan dengan Jawa Timur 7,3%, Jawa Tengah 6,3%, NTB 5,9%, Sumatera Selatan 5,6%, Bengkulu 4,9%, Sumatera Utara 4,2%, Kalimantan Selatan 4,1%, Sulawesi Utara 3,9% Aceh 3,9%, Kalimantan Timur 3,8% dst.
Kenapa tingkat kematian (angka kematian) nasional dan sejumlah daerah jauh melebihi batas kematian global? Jawabnya sederhana: karena penduduk nasional yang masih terlalu sedikit. Jauh dibawah standar global Kalau jumlah penduduk yang dites covid-19 itu sama prosentasinya dengan Jakarta misalnya, maka angka kematian gak akan sebesar itu. Kalau toh selisih, gak akan jauh dari angka kematian global.
Masalahnya, daerah punya dana gak untuk melakukan tes seperti yang dilakukan Anies di Jakarta? Atau dananya masih ngendap di kementerian keuangan? Gimana mau memperbanyak jumlah tes PCR jika gak punya dana? Ini masalah.
Jadi, data kematian (mortalitas) di berbagai wilayah Indonesia di atas angka kematian global 3,3%, bahkan di atas 7%, jangan dibaca bahwa masyarakat di luar DKI itu lebih rentan mati. Belum tentu! Penyebabnya bukan karena kurang gizi, banyak penyakit, daya tahan tubuhnya lemah. Tidak! Apakah karena kepala daerahnya yang gak pecus atau gak serius? Bisa iya, bisa enggak.
Tapi, faktor yang pasti adalah karena jumlah penduduk yang dites jauh di bawah jumlah standar global. Ini juga menunjukkan bahwa banyak sekali orang Tanpa Gejala (OTG) yang belum mendapat tes PCR. Dan tanpa disadari, mereka terus menjadi agen virus ke orang lain. Sesungguhnya ini yang akan menambah masa pandemi di Indonesia. Makin kecil jumlah populasi yang dites, maka akan semakin lama negeri ini hadapi pandemi.
Lagi-lagi, ini di antaranya terkait soal kesungguhan dan kemampuan menyediakan anggaran, baik daerah maupun pusat. Sayangnya, hanya 87,5 T dari anggaran covid-19 yaitu 905 T yang dipakai untuk tangani kesehatan. Kurang dari 10%. Sisanya? Silahkan tanya ke Abu Janda dan Ade Armando.
Uniknya, ada yang menyerang Anies soal anggaran ini. Katanya, 10 T anggaran covid-19 di DKI, hasilnya banyak yang terpapar. Ini “goblok kok yo nemen”. Justru anggaran itu digunakan untuk melakukan deteksi sebanyak mungkin warga yang terinfeksi. Setelah mereka ketahuan positif, segera melayani agar penyebaran terkendali dan pandemi cepat selesai. Banyak daerah gak mampu ngikutin langkah cepat dan agresif Jakarta diantaranya karena keterbatasan anggaran.
Jika kemampuan anggaran sama besar, dan proporsi populasi yang kurang-lebih sama dengan Jakarta dan kota-kota lain di dunia, maka angka terinveksi covid-19 di banyak daerah pasti akan meningkat tajam. Malah prosentase kematian akan berangsur turun.
Nah, data di atas hanya diimplementasikan oleh mereka yang otaknya lurus. Waras maksudnya. Kesimpulanya, cara membaca yang benar-benar akan melahirkan yang benar. Cara baca yang salah akan membuat shalat. Kecuali, memang ada niat untuk membaca dan menyimpulkan dengan salah. Ya, silahkan tanya ke istana.
Jakarta, 4 Oktober 2020