JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemanfaatan instrumen Geographical Information System (GIS) menjadi kebutuhan agar sinergi program terformulasikan secara accountable, sehingga strategi yang dihasilkan memiliki tingkat akseptabilitas tinggi.
Mengapa menjadi kebutuhan, karena saat ini ia sering melihat adanya fragmentasi program penanganan bencana kekeringan yang dilakukan multisektor, padahal vektornya sama, yaitu ketahanan air dan pangan. Menurutnya, tatakelola bentang alam adalah pendekatan yang paling memadai untuk merajut berbagai strategi yang diinisiasi.
Siti menyampaikan hal itu saat membuka sosialisasi dan pelatihan e-learning, kemarin. Untuk itu, ia berharap pelatihan ini dapat memberi pemahaman dalam menemukenali kondisi bentang alam dan potensi yang terjadi, serta proses analisis berbasis spasial dilakukan.
“Harapannya, diperoleh referensi yang handal untuk bertindak dan menentukan strategi penanganan. Penyelenggaraan e-learning ini juga menggambarkan metode adaptif dalam diseminasi kebijakan environmental governance menghadapi situasi covid-19 yang saat ini melanda berbagai wilayah negara kita,“ ucap Menteri Siti.
Ia menuturkan, wilayah Indonesia mulai mengalami kekeringan sejak 10 tahun terakhir. Kondisi yang sebetulnya tidak perlu terjadi, mengingat curah hujan di hampir seluruh wilayah kita termasuk kategori tinggi. Bahkan beberapa wilayah termasuk daerah semi arid, seperti sebagian Bali timur, NTT, NTB, dan lembah Palu.
Namun hujan kumulatif tahunannya masih termasuk sedang (700-800 mm/tahun). Secara temporal, bulan kering juga relatif tidak lama, sekitar 3-4 bulan. Walaupun kondisi daerah semiarid juga berbeda, karena bulan keringnya 6-7 bulan.
Yang harus diwaspadai adanya peningkatan bencana kekeringan baik sebaran spasialnya, maupun jangka waktunya (temporal). Semakin bertambah banyak daerah-daerah yang berdasarkan peta indeks kelangkaan air (water scarcity index) masuk kategori stressed.
Yaitu air yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 m3/kapita/tahun dan langka ekstrim (severely scarce) yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.000-2.000 m3/kapita/tahun, Sementara ambang batas untuk kategori normal adalah 2.000 m3/kapita/tahun.
Kondisi tersebut semakin menurunkan peluang akses ke air bersih, di samping kemampuan dalam menafsirkan berbagai fenomena serta mensintesakannya menjadi sebuah informasi holistic yang menjadi dasar dalam mengambil tindakan atau keputusan.
Dalam tata kelola bentang alam hal itu penting dilakukan, karena konfigurasinya mengekspresikan rajutan-rajutan berbagai atribut yang ada. Muaranya adalah “value” yang dipahami manusia untuk bertindak dan berperilaku sebagai sebuah cultural landscape dan memiliki posisi sebagai subyek tata kelola.
Sementara itu, dalam laporannya Kepala BP2SDM Helmi Basalamah kegiatan sosialisasi diikuti oleh para pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah. Diharapkan mereka dapat memahami kebijakan terkait dengan mitigasi bencana terutama bencana kekeringan dan kelangkaan air, yang dapat diinternalisasi dan diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
Ditekankan oleh Helmi kegiatan e-learning ini semakin massif penggunaannya baik untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun aparatur dan non aparatur/masyarakat. Seluruh aktifitas pembelajaran dilakukan pada LMS (Learning Management System) KLHK.
Pada akhir pelatihan peserta dapat download e-sertificate pelatihan. Sehari sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan untuk para peserta dan juga para tutor yang akan memangku pembelajaran e-learning telah dilakukan TOT pelatihan selama dua hari (31 Agustus – 1 September 2020).
Khusus untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana hari ini terdiri dari 2 (dua) rangkaian, yaitu kegiatan sosialisasi kebijakan Water Balance yang dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan dengan metode jarak jauh secara elektronik/E-learning merupakan Kerjasama KLHK (BP2SDM dan Ditjen PDASHL) dengan UGM.
Sosialisasi kebijakan diikuti 765 orang dengan materi sosialisasi di antara Kebijakan RHL dalam Mitigasi Bencana Hidrometeorologi oleh Ir. Hodoyo, MM (Plt. Dirjen PDASHL-KLHK), Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kekeringan) oleh Dr. Ir. Riandha Agung Sugardiman, M.Sc (Dirjen PPI-KLHK),
Integrated Landscape Assessment For Hydrology (ILAH), oleh Prof. Soeratman Woro S., M.Sc (UGM), Analisisi Ketersediaan air untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia, oleh Dr. Pramono Hadi (UGM) yang dimoderatori oleh Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, M.T, M.Sc (UGM).
Pelatihan Analisis Spatio-Temporal Neraca Air untuk Mitigasi Bencana dilaksanakan selama 4 hari (4-8 september 2020). diikuti sekitar 200 orang analis data,analis tata ruang, analis perencanaan strategis dan tenaga fungsional (PEH) yang berkecimpung di bidang hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappelitbangda, BPDASHL, serta Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS), dari 34 Provinsi.
Sasaran dari pelatihan peserta mampu menganalisis hujan dan proses hidrologi, menganalisis ketersediaan air permukaan dan air tanah, menjelaskan Land form/Bentuk lahan dan Potensi Sumber Daya Air, menganalisis kebutuhan air, menganalisa neraca air dan melakukan paparan hasil identifikasi neraca air.
Pelatihan ini akan menggunakan data Potensi Desa (Podes) seluruh Indonesia terkait jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik; Landsystem seluruh Indonesia terkait Water Holding Capacity; Penggunaan Lahan/Landuse seluruh Indonesia; Data Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) seluruh Indonesia; serta Data Dasarian BMKG, yang sangat penting untuk analisis Spatio-Temporal neraca air untuk mitigasi bencana. (tety)