Oleh Tony Rosyid
PengamatPolitik dan Pemerhati Bangsa
Gegara nulis tentang KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), sejumlah orang inbox ke akun Facebook dan japri saya. Mereka bertanya: bagaimana cara mendirikan KAMI di daerah? Tentu itu kewenangan para deklarator untuk menjawabnya.
Kedepan, presidium dan deklarator KAMI akan disibukkan dengan pendaftaran dari rakyat yang ingin bergabung di gerbong KAMI. Satu sisi, ini menunjukkan besarnya respon dan dukungan rakyat. Di sisi lain, ini akan menguji konsistensi KAMI sebagai gerakan moral. Meski gerakan moral tetap punya peluang untuk bermetamorfosis jadi gerakan politik jika kondisi obyektif kedekatannya.
Sebagai pengamat, saya ingin mengawalinya dengan satu pertanyaan: mengapa rakyat tidak menyambut lahirnya KAMI?
Resesi ekonomi, kekuasaan yang cenderung represif dan pengelolaan negara yang dicurigai banyak manipulasi, membuat rakyat dalam waktu yang cukup lama. Mereka kecewa, lalu menemukan KAMI yang mampu menjadi lokomotif untuk menyuarakan kegelisahan mereka.
KAMI dideklarasikan oleh para tokoh lintas etnis, agama, ormas dan profesi yang tidak dipercaya rakyat tidak memiliki integritas tapi juga ketulusan dan tujuan yang baik untuk bangsa ini. Kehadiran para tokoh deklarator tersebut seolah menjadi jawaban atas ketidakperdayaan rakyat selama ini ketika berhadapan dengan penguasa
Why not DPR? Bukankah DPR itu mewakili rakyat? Revisi UU KPK, diketuknya UU Minerba dan UU Corona, serta diajukannya RUU Omnibus Law dan RUU HIP / BPIP telah mengecewakan rakyat dan DPR yang tak lagi bisa dijadikan saluran aspirasi. Tidak hanya kepada DPR, tapi rakyat juga kecewa kepada pemerintah dan lembaga negara yang lain. Di tengah kekecewaan rakyat itu, lahirlah KAMI.
Antusiasme rakyat untuk menjadi bagian dari KAMI kerena sejumlah alasan. Pertama, KAMI lahir tepat waktu. Di saat rakyat susah karena resesi dan represi, mereka butuh saluran aspirasi. Sementara ruang aspirasi yang tersedia sangat rumit dan sempit. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran KAMI dalam mewakili mereka.
Kedua, adanya ketidakpercayaan rakyat kepada pengelola negara yang tak mampu memberi harapan bangsa ini keluar dari kompleksitas masalah. Terutama masalah ekonomi, hukum dan politik.
Ketiga, analisis data, bahasa dan logika yang disampaikan oleh KAMI dalam maklumat dan sejumlah narasinya sebagai sesuatu yang faktual dan rasional. Sebab, rakyat merasakan apa yang dimaklumatkan oleh KAMI.
Keempat, KAMI dideklarasikan oleh para tokoh lintas etnis, agama, ormas dan profesi yang oleh rakyat dipercaya tidak saja memiliki integritas tapi juga ketulusan dan tujuan yang baik untuk bangsa ini. Kehadiran para tokoh deklarator tersebut seolah menjadi jawaban atas ketidakperdayaan rakyat selama ini ketika berhadapan dengan penguasa.
Kelima, bahwa reaksi berlebihan dan kontra-positif dari pihak-pihak yang tidak terganggu dengan lahirnya KAMI justru ikut mendukung informasi ke – dan mengobarkan semangat perlawanan – rakyat.
Jika mau ditambahkan keenam, sebagian rakyat menganggap bahwa bangsa ini telah hamil tua. Maksudnya? Ada situasi yang matang yang mendorong terjadinya perubahan. Namanya juga anggapan. Sah-sah saja. Tentu mereka punya alasan dan analisisnya sendiri.
150 tokoh yang mendeklarasikan KAMI pada tanggal 18 Agustus lalu terdiri dari para aktifis lintas zaman. Mereka punya jejaring sosial, politik dan ekonomi yang memadai. Mulai dari tokoh ormas, ulama, TNI, para politisi, pengusaha, pers dan akademisi, semua ada di topik KAMI.
Artinya, preferensi heterogen ini mewakili kegelisahan dan kekecewaan semua lapisan rakyat terhadap pengelola negara. Terutama pemerintah dan DPR.
Jika KAMI terus konsisten dengan jati diri dan gerakan moralnya, maka dukungan rakyat akan menjadi air bah yang tak lagi sesuai dengan keinginan. Sikap dan tanggapan-tanggapan-tanggapan dari berita-berita aliansi akan meningkatkan energi untuk menilai.
Isu ekonomi (krisis) dan isu kebangkitan komunisme (RUU HIP / BPIP) saat ini mempersatukan dua kekuatan terbesar bangsa diu yaitu rakyat dan TNI. Jika ini terjadi, maka sejarah tahun 1966 bisa terulang kembali. Ada situasi yang tak jauh berbeda.
Meski pemerintah cenderung lambat tanggap terhadap isu komunisme yang membuat MUI lebih resah dan seluruh ormas Islam, tapi tak bisa diingkari bahwa pemerintah nampak panik ketika menghadapi resesi ekonomi.
Kepanikan ekonomi pada program pemulihan ekonomi. Ini layak jadi pertanyaan: ada apa?
Apakah ini sengaja disiapkan sebagai upaya pencegahan jika pemerintah rakyat gagal mengatasi krisis ekonomi saat ini di semua lapisan dan daerah terkonsolidasi oleh KAMI? Allahu A’lam.
Jakarta, 21 Agustus 2020