JAKARTA (Pos Sore) — Dalam kurun waktu April 2017 hingga Desember 2018, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YNSB), Aliansi Kebangsaan, serta Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) berhasil menyelenggarakan 40 kali sesi diskusi panel serial (DPS) dengan tema besar “Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa”.
Rangkuman hasil diskusi itu pun akhirnya dibukukan. Buku setebal 270 halaman itu diberi judul “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila”. Buku ini akan diluncurkan pada Sabtu (7/3/2020) di Hotel Sultan. Buku ini kemudian ‘dikuliti’ dalam bedah buku bertema “Aktualisasi Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa”. Hadir para pakar sebagai narasumber seperti Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Laksanakan Muda (Purn) Robert Mangindaan, dan lain sebagainya.
Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Pontjo Sutowo, menyampaikan, ada 80 narasumber yang materinya terangkum dalam buku ini. Para narasumber ini dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman empirik. Selain itu, menampung pula buah pikiran aspiratif para peserta diskusi yang hadir.
“Extra ecclesiam nulla Pancasila. Tak ada kebenaran dalam ber-Indonesia kecuali dengan berpancasila. Jika Pancasila tidak dijadikan sumber ber-Indonesia, kita akan jauh dari cita-cita bernegara,” tandas Pontjo yang juga Ketua Aliansi Kebangsaan, dalam konferensi pers bertema ‘Hakekat Ancaman Nir-Militer, Partisipasi Masyarakat, dan Konstitusi’, di Jakarta, Rabu (3/3/2020).
Pontjo melanjutkan, pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diingatkan kembali. Terlebih dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia berulang tahun yang ke-75. Ini menjadi cukup strategis agar masyarakat Indonesia, khususnya para pemimpin di negari ini kembali ke nilai-nilai Pancasila.
“Menghadirkan kembali Pancasila menjadi sangat penting demi kemerdekaan, keindonesiaan, kemakmuran, keadilan dan kemartabatan terealisasi di kehidupan kita. Tentu juga agar ketahanan, kedaulatan dan kemandirian berbangsa dan bernegara terasa kuat dan jaya,” tandasnya.
Pontjo menegaskan, ancaman ketahanan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda jauh dengan bentuk ancaman pada 75 tahun lalu. Tetapi sayangnya, bentuk pertahanan nasional yang dibangun sebagian besar masih terjebak dengan bentuk konflik militer.
Sementara itu, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, yang menjadi moderator tetap DPS Tanas, mengatakan, sistem ketahanan nasional akan menjadi penentu seberapa lama Indonesia bisa bertahan. Majapahit bisa bertahan hingga 200 tahun, dan Kerajaan Sriwijaya juga 200 tahun.
Menurutnya, ada tiga unsur yang menjadi penentu apakah satu negara akan runtuh atau tetap bertahan. Ketiganya yakni menyangkut miss manajemen (tata kelola negara yang salah), serangan atau ancaman dari luar, dan masalah ketidakadilan.
“Pada abad pertengahan, masalah pemungutan pajak berlebihan telah menjadi pemicu runtuhnya banyak negara di dunia,” ungkap politikus yang pernah menjadi anggota MPR ini, seraya menambahkan untuk menjadi negara besar, peran teknologi tidak bisa diabaikan.
Negara-negara besar di dunia menempatkan inovasi sebagai basis dari pengembangan industri. “Tetapi Indonesia masih lebih kepada menjadi pembeli atau pengguna teknologi. Indikasinya, inovasi tidak banyak muncul pada industry kita,” katanya, yang didampingi Wisnubroto (Ketua YNSB sekaligus Ketua Penyelenggara Diskusi Panel Serias Tanas), dan Nurrachman Oerip (Ketua SC DPS Tanas).
Karena itu, Prof Laode berharap buku Menggalang Ketahanan Nasional dengan paradigma Pancasila menjadi acuan bagi kita semua untuk kembali kepada cita-cita besar bangsa Indonesia. Cita-cita besar yang termaktub dalam lima butir sila Pancasila tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya.
Buku yang diterbitkan oleh Kompas tersebut diharapkan menjadi sumber referensi bagi pemerintah, akademisi dan berbagai pihak yang membutuhkan informasi lengkap terkait ketahanan nasional Indonesia, sekaligus menjadi rujukan kebijakan pemerintah.
“Masa lalu, saat ini, dan yang akan datang pada hakekatnya proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sifatnya berkesinambungan meskipun tidak selamanya berjalan linier,” ujarnya mengingatkan.
Sebaliknya, penuh dengan dinamika fluktuatif akibat pertarungan kepentingan subjektif berbagai bangsa/negara lain terhadap Indonesia maupun segala pergolakan internal kita beserta implikasinya, sebagai “residual problems” bangsa.
Di sisi lain, Pontjo Sutowo menyorot rendahnya Indonesia menguasai teknologi. Tak heran, Indonesia belum menjadi negara maju secara ekonomi. Padahal, jika perekonomian Indonesia ingin maju, maka kuncinya dengan menguasai teknologi. “Negara yang tidak menguasai teknologi, ya akan kedodoran ekonominya. Kalau kita ingin perbaiki ekonomi, maka perbaiki penguasaan teknologi,” tandasnya.
Soal teknologi pangan, misalnya, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Untuk soal pangan, Indonesia lebih suka melakukan impor. Teknologi tidak selalu berkaitan dengan manufaktur, pesawat atau mobil. Penguasaan teknologi pangan dan energi dirasa cukup membawa Indonesia menjadi negara maju secara ekonomi.
“Pemerintah diharapkan menyiapkan SDM-SDM untuk penguasaan teknologi. Teknologi pangan dan energi kita kuasai. Menyiapkan orang untuk menguasai teknologi. Bukan hanya sekadar bagi-bagi buku saja,” ujar Pontjo. Pemaparan soal penguasaan teknologi ini menjadi salah satu poin yang dibahas dalam buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila”. (tety)